Tolak Pasal Penghinaan Presiden

0
275

Mmorr.news – Saat Orba berkuasa pasal penghinanaan Presiden disebut ‘Hatzaai Artikelen’ atau pasal karet yang diadopsi Belanda dari Inggris yang sedang berkuasa di India.

“Para pejuang kemerdekaan Gandi, Nehru, Jinah merasakan pasal ini. Aslinya berbunyi barang siapa yang menghina ratu maka akan dikenakan penjara”, ujar Andrianto Ketua Presidium Persatuan Pergerakan dalam keterangannnya pada redaksi, Minggu (11/02).

Menurutnya, Belanda mengadopsinya secara serta merta, banyak pejuang kemerdekaan Indonesia ikut rasakan pasal ini.

Saat Orde Baru (Orba) sedang di puncak kuasa inilah pasal hatzaai artikelen (134, 136, 137,154,155,160 KUHP). Tidak terhitung kalangan oposan terhadap Orba yang merasakan pasal pasal karet ini

Orba tumbang sekejap anasir anasir yang berbau Orba awalnya terbuang jauh, jarang terdengar pasal hatzai artikelen ini d gunakan oleh rezim Habibi, Gus Dur dan Megawati.

“Pas Era SBY sekitar 2006 an sontak mengenai dedengkot aktivis Egi Sujana yang bilang SBY menerima Mobil mewah daei Konglomerat.
Nah publik rame, Egi pun di seret ke pengadilan Jakarta Pusat dengan pasal hatzai artikelen ini”, tegas Andrianto.

Saat itu kata Andrianto, Egi Sujana melawan dengan jalur kontistitusi yang ada melaui MK untuk uji pasal ini, MK pun mengabulkan dengan menghapus pasal 2 Hatzai Artikelen, otomatis Egipun bebas.

Setelah itu Presiden di anggap warga biasa jika merasa terganggu maka delik aduanlah yang antarkan SBY kembali adukan Zaenal Maarif/politisi PBR sekitar th 2007.
Clear and clean Presiden bukan sosok yang tidak tersentuh dan sebagai warga biasa yang bisa lakukan prosedur biasa bila merasa kehormatannya di usik.

Nah ajib bila DPR saat ini tiggal finalisasi RKHUP ternyata pasal penghinaan Presiden di masukan dalam Pasal mengenai penghinaan terhadap Presiden yakni Pasal 263 ayat (1) RKUHP menyatakan bahwa setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Bunyi pasal tersebut sangat lentur lias pasal karet yang tiada beda dengan bunyi Pasal 134, KUHP. Sehingga aneh jika di era reformasi ini rezim hari ini ingin menghidupkan kembali pasal tersebut.
Dan lebih aneh lagi upaya tersebut disaat yang kuasanya dari Parpol yang banyak aktivisnya korban Orba.

Tidak sedikit kolega saya yang dulu sama sama melawan rezim orba sampe di bui pula. Sungguh kekuasaan sudah membuta mata hati batin.
Kekuasaan itu gula yang melenakan dan setiap orang akan berkorban untuk itu “by Voltaire”, sebut Andrianto.

Lanjut dia, publik wajar curiga di balik derasnya hujan kritik terhadap Presiden hari ini akan berhadapan dengan pasal karet/lesse majeste.

Presiden memang harus d hormati dan di jaga martabatnya namun untuk melindunginya tidak perlu dengan pasal dalam KUHP karena akan rentan digunakan sebagai alat referesifitas.
Produk hukum yang ada saat ini sudah memadai.

Kami mengetuk hati dan jiwa yang visioner janganlah membuat peraturan hukum per UU an hanya kepentingan sesaat. Terlalu mahal reformasi dan demokrasi ini tercipta.

Sebagai negara no satu demokrasi langsung pemilihan Presiden di dunia. Kebanggan dan kehormatan bangsalah diatas segalanya. Kekuasaan sangat singkat namun legacy masa depanlah yang utama.

“Saya salah satu martir pasal 134,136,154,155 KUHP penghinaan Presiden. Di adili di muka persidangan bersama 21 mahasiswa bergabung dalam Front Aksi Mahasiswa Indonesia (FAMI) antara lain Yeni Rosa Damayanti, Hendrik Sirait, Tedi Wibisana , Fery Machus dll pada medio Juni 1994 di Pengadilan Jakarta Pusat” ungkap Andrianto.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here