Tolak Kebijakan Mendagri. IPW : Harusnya Polri Berdiri Di Antara Semua Kelompok

0
51

Mmorr.news – Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo yang hendak menjadikan dua pejabat Polri sebagai Plt Gubernur adalah ide yang sangat berbahaya bagi demokrasi karena akan menjadi preseden bagi munculnya Dwifungsi Polri.

“Padahal salah satu perjuangan reformasi menjatuhkan Orde Baru adalah memberangus Dwifungsi ABRI”, tegas Neta S Pane Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) dalam keterangannya yang di terima redaksi di Jakarta, Senin (29/01/2018).

Neta berharap, penguasa harus bisa menjaga independensi dan profesionalisme Polri dan jangan berusaha menarik-narik Polri ke wilayah politik praktis. Apalagi hendak menciptakan Dwifungsi Polri.

Sebab upaya itu akan merusak citra Polri, membuat Polri tidak profesional dan akan menimbulkan kecemburuan TNI dimana Dwifungsi ABRI sudah diberangus kok malah muncul Dwifungsi Polri, tegas Neta.

Neta mendesak, Mendagri harus segera membatalkan gagasan liarnya tersebut. Mendagri harus paham bahwa tugas kedua jenderal polisi yang akan dijadikan pelaksana tugas (plt) gubernur itu sangat berat, terutama dalam mengamankan pilkada serentak.

Assisten Operasi Polri (Iwan Bule) yang akan dijadikan Plt Gubernur Jawa Barat misalnya, tugasnya sangat berat untuk mengendalikan pengamanan pilkada di seluruh Indonesia. Bagaimana dia bisa mengatasi kekacauan di daerah lain jika dia menjadi Plt Gubernur Jabar.

Begitu juga Kadiv Propam yang akan jadi Plt Gubernur Sumatera Utara tugasnya harus mengawasi netralitas semua jajaran kepolisian di lapangan. Bagaimana keduanya bisa menjadi wasit yang baik, jika keduanya juga ditarik tarik sebagai pemain, bebernya.

Polri kata dia, sebaiknya menolak rencana dan usulan Mendagri itu. Sehingga Polri tetap konsen pada penjagaan keamanan di pilkada 2018 dan kepolisian bisa profesional, proporsional dan independen, meski ada 10 perwiranya yang ikut pilkada. Seharusnya plt gubernur tetap diserahkan kepada pjbt di kemendagri karena Dwifungsi Polri melanggar UU No 2/2002 tentang kepolisian.

Birokrat sipil janganmemancing dan menarik Polri ke wilayah politik praktis ataupun ke wilayah pemerintahan sipil. Apalagi saat ini ada sejumlah jenderal polisi dan militer yang ikut pilkada 2018.

Keberadaan perwira polri sebagai plt gubernur akan bisa berdampak negatif bagi Polri itu sendiri. Terutama untuk di Jabar, keberadaan perwira kepolisian sebagai plt gubernur bisa berdampak pada penggugatan sejumlah pihak terhadap independensi dan profesionalisme Polri, beber Neta.

Dalam situasi pilkada seperti sekarang ini posisi Polri sangat tepat jika tetap profesional dan independen serta tetap menjadi polisi sbg penjaga keamanan. Jika pun terjadi konflik dlm proses pilkada, Polri lebih bisa berdiri di antara semua kelompok dan tdk dituding berpihak pada satu kelompok.

“IPW tidak menginginkan Polri dituduh bahwa keterlibatan jenderalnya sbg plt gubernur hanya untuk memenangkan cagub dari partai tertentu. Jika kesan itu muncul tentunya akan sangat merugikan masa depan Polri”. Demikian Neta.

Seperti di ketahui, Tjahjo telah mengklaim usulannya telah di setujui Presiden Jokowi soal pengangkatan dua jendeal Polri jadi plt gubernur di dua wilayah ini.

Tjahjo yang ex politisi Golkar sebelum ke PDIP ini meminta masyarakat jangan ‘negativi thinking’ terkait kebijakannya tersebut. Dia ‘kekeh’ hal tersebut tidak melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.****

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here