Terlibat Korupsi DAK, KPK Diminta Mahasiswa Tangkap Bupati Padang Lawas

0
1862

MMORR.NEWS.CO – Himpunan Mahasiswa Padang Lawan Riau, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kesehatan tahun anggaran 2017 kemarin.

Menurut keterangan tertulis yang disampaikan, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Padang Lawan Riau, Ali Tondi Halomoan, Kamis (15/03) menjelaskan, dugaan korupsi itu dilakukan oleh bupati dan wakil bupati non aktif kabupaten Padang Lawas.

“Kami meminta agar, KPK segera mengusut tuntas kasus dugaan korupsi, dana alokasi khusus kesehatan, yang dilakukan bupati dan wakil bupati non aktif,” kata Ali Tondi, dalam keterangan tertulisnya.

Ia menuturkan, dugaan korupsi dana alokasi khusus itu, menyebabkan adanya ketekoran sebanyak 15 miliar dan untuk dana alokasi khusus, dinas kesehatan sebanyak 25 miliar.

Dalam keterangan tertulisnya, mahasiswa meminta agar KPK segera menangkap bupati Padang Lawas, Ali Sutan Harahap dan wakil bupati, Ahmad Zarnawi yang diduga terlibat sebagai penanggung jawab.

“Ketekoran itu terbukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan pada tahun 2013 kemarin,” kata Ali.

Selain dugaan korupsi dana alokasi khusus, Ali juga menuding, pemerintah daerah Padang Lawas Riau, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, juga terindikasi korupsi.

Berdasarkan data yang dipaparkan Himpunan Mahasiswa Padang Lawas Riau, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa diduga melakukan dugaan korupsi, yang merugikan negara sebanyak 21 miliar, dalam kegiatan bimbingan teknis kapapa desa Se-Padang Lawas pada tahun anggaran 2017.

Berikut ini adalah pernyataan sikap Himpunan Mahasiswa Padang Lawas.

Pertama, mendesak KPK agar segera mengusut tuntas, kasus dugaan kasus korupsi dana alokasi khusus kesehatan tahun anggaran 2017 dan LHP BPK RI tahun 2014.

Kedua, tangkap dan penjarakan bupati non aktif, Ali Sutan Harahap dan wakil bupati non aktif, ahmad zarnawi, sebagai penanggung jawab atas ketekoran kas daerah sesuai dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pada tahun 2013.

Ketiga, usut tuntas dugaan kasus penyalah gunaan wewenang oleh kepala dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kabupaten Padang Lawas Riau, yang merugikan negara sebesar 21 miliar. (Haji Merah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here