Tak Kunjung Tertibkan Tambang Ilegal. Ikhsan Hattu : Dinas Pertambangan Kaltim Mandul

0
447

Direktur Eksekutif Energy and Mineral Transformation (EMTinstitute) Muhammad Ikhsan Hattu, mempertanyakan kinerja dari Pemprov, dinas pertambangan (Distamben) dan aparat Kepolisian Kalimantan Timur terkait aksi pengalian tambang batu bara secara ilegal dan pengunaan jalan Umum sebagai jalan Holing di Tengarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur.

“Wajar aksi pemblokiran jalan poros Tenggarong Seberang-Muara Kaman yang dilakukan oleh seorang aparat Kecamatan Tenggarong Seberang terhadap truk pengangkut batu bara pada beberapa hari yang lalu, yang berakibat rusaknya jalan umum tersebut”, tegas aktifis pemuda ini.

Hal ini kata Ikhsan, terjadi akibat lemahnya pemerinta daerah dalam melakukan pengawasan terhadap tambang-tambang ilegal dan tidak  melakukan tindakan tegas, sehingga wajar-wajar saja kalau ada aksi dari masyarakat yang melakukan tindakan pemberhentian terhadap mobil-mobil trek pengangkut batu bara dengan mempergunakan jalan umum.

“Sudah seharusnya pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menutup pertambangan ilegal tersebut, tapi kenapa sampai saat ini pemerintah dalam hal ini Distamben dan kepolisian diam saja seperti orang buta dan tuli dalam melihat aksi dan keluhan masyarakat tersebut. Ada apa dengan dengan Distamben dan kepolisian? Saya melihat ini adalah sebuah proses pembiaran oleh Pemprov, Distamben Kepolisian Kalimantan Timur”, tegas Ikhsan.

Ikhsan yakin ada yang melindungi penambang tersebut. Jadi kalau ada tindakan dari warga bukan salah warga. Warga sudah sangat jenuh dengan negosiasi tidak kunjung selesai. Jalan mereka jadi rusak.

Distamben Kaltim mandul karena tidak kunjung menertibkan atau menindak para penambang ilegal. Saya mencurigai bhawa Pemprov juga bagian dari aksi pertambangan ilegal tersebut dalam rangka kepentingan tertentu.

Padahal, sesuai UU 23/2014 tentang Pemda, kewenangan pertambangan berada di tangan Pemprov Kaltim. Harusnya, SKPD terkait bisa mengambil langkah tegas sehingga penambangan ilegal tidak berlarut-larut dan ada indikasi pembiaran, tegas pria asal Kutai ini.

“Proses pertambangan ilegal di kaltim hampir 70%. Akibat pertambangan ilegal tersebut sehingga sering terjadi komplik dengan masyarakat setempat yang berakibat pada proses hukum dan masyarakat tetap diangap bersalah karen keberpihakan aparat terhadap pihak perusahaan pertambangan ilegal tersebut”, tutupnya.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here