Sikat Semua Koruptor Yang Terima Duit 5 T Termasuk Trio PDIP, Ganjar, Laoly & Olly 

0
644

Komando Aksi Mahasiswa dan Pemuda Anti Korupsi (Kompak) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kemarin.

Mereka menyuarakan tuntu­tan agar KPK menindaklanjuti dengan segera fakta persidan­gan tersangka Setya Novanto soal gelontoran ratusan milyar kepada anggota DPR dalam Mega Proyek KTP Elektronik (KTP-El).

Dalam aksinya, koordinator aksi Kompak, Tubagus Fahmi pada orasinya mengatakan, keterlibatan sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 pada Mega Korupsi KTP-El semakin jelas dan terlihat saat sidang me­masuki pemeriksaan saksi-saksi untuk terdakwa Setya Novanto.

“Senin lalu (22/12) terdakwa kasus KTP-El yang lebih dulu divonis Andi Narogong bersaksi ada fee 10 persen dari total project KTP-El senilai Rp 5 trili­un untuk diberikan ke Eksekutif dan Legislatif,” tuturnya.

Artinya, sambung Tubagus, total nilainya Rp 500 miliar yang masing-masing pihak dapat Rp 250 miliar kepada para Anggota DPR ini secara implisit sudah diakui Setya Novanto.

Dengan kondisi demikian, Kompak berharap, KPKserius menindak lanjuti fakta persidan­gan Setya Novanto. Lembaga anti-rasuah itu juga dituntut segera mengusut nama-nama para Anggota DPR yang disebut terima uang mega korupsi terse­but tanpa pandang bulu.

“Nama-nama seperti Yasona Laoly, Ade Komarudin Ganjar Pranowo, Teguh Juwarno, Tamsil Linrung, Melchias Mekeng, Oly Dondokambey dan lain-lain harussegera di usut. KPK Jangan tebang pilih,” tutupnya.

Untuk diketahui, nama Yasonna Laoly misalnya, muncul dalam dakwaan tiga terdak­wa kasus e-KTP, yakni Irman dan Sugiharto, serta Andi Narogong.

Dalam dakwaan disebutkan, Yasonna yang saat itu menjadi anggota Komisi II DPR menerima USD84 ribu atau setara dengan Rp 1,1 miliar. Uang tersebut diterima Yasonna saat dia masih menjadi anggota Komisi II DPRRI bersamaaan dengan pembagian untuk fraksi PDIP.

Yasonna menerima dua tahap. Pertama adalah pemberian dari Miryam S Haryani. “Pembagian uang tersebut kepada setiap ang­gota Komisi II DPR RI dengan cara dibagikan melalui Kapoksi atau yang mewakilinya, yakni diberikan kepada Yasonna Laoly atau Arief Wibowo untuk ang­gota fraksi PDI P yang diberikan langsung di ruangan kerjanya,” kata Jaksa KPK saat memba­cakan tuntutan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (22/6/2017).

Sementara pembagian tahap kedua juga dilakukan dengan cara yang sama. Anehnya, da­lam dakwaan Setya Novanto, nama-nama dari PDIP itu hilang. Pengacara Novanto, Maqdir Ismail pun mempertanyakan hi­langnya nama Yasonna cs itu.

“Makanya saya katakana, kenapa tiba-tiba di perkara ini namanya hilang? Namanya Pak Ganjar yang menerima uang hilang. Pak Yasona Laoly hil­ang, Olly Dondokambey hilang. Negosiasi apa yang dilakukan KPK?” kata Maqdir usai men­dampingi Novanto menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (13/12) pekan lalu.

Dia memastikan dalam proses persidangan nanti, hilangnya sejumlah nama itu akan dida­lami penasihat hukum kepada sejumlah saksi-saksi. Ini akan dituangkan dalam eksepsi yang akan dibacakan di persidangan lanjutan.

Sementara Jubir KPK Febri Diansyah menyebut, meski nama-nama itu tak dicantumkan seperti dalam dakwaan terdakwa e-KTP lainnya, bukan berarti nama-nama tersebut hilang. KPK hanya tengah fokus kepada terdakwa Novanto.

“Konstruksi hukum dakwaan secara umum sama, namun tentu KPK saat ini fokus menguraikan perbuatan terdakwa. Seluruh pihak yang diduga menerima saat ini dituangkan dalam kel­ompok-kelompok yang diurai­kan di dakwaan,” katanya.

Karena ini Febri menekankan, penyidikan e-KTP tidak berhenti di Novanto. Kasus ini terus dikembangkan. Bila ditemukan bukti-bukti dugaan keterlibatan pihak lain, komisi antirasuah itu tak akan segan-segan menjerat­nya sebagai tersangka. “Ini tentu dapat terus berkembang sesuai dengan fakta yang muncul di persidangan,” tandasnya.(rmol/****)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here