Siapa “Anti NKRI”?

0
54

By

Tony Rosyid
Pengamat Politik dan Ketua FASS Jabodetabek

Ngeri! Bangsa ini seolah tak aman. Ada gerombolan dan kelompok “Anti NKRI”. Mengancam keutuhan bangsa. Mereka mau mendirikan negara sendiri. Harus dibubarkan, diserang dan dilawan. Berbahaya!

Pancasila terancam! Bangsa ini tak pernah damai dan tenang selama kelompok ini terus ada dan dibiarkan. Mereka ini antek-antek ISIS. Gerombolan Radikalis! Tak ubahnya seperti teroris. Ingin menghancurkan bangsa yang kita cintai ini. Timur Tengah mau diadopsi ke nusantara ini. Wow, menakutkan sekali!

Tuduhan “Anti NKRI” terus mencari sasaran. Arahnya tak teridentifikasi. Tak jelas dan disamarkan. Tak ubahnya seperti peluru nyasar. Ditembakkan kesana kemari. Gak fokus kemana alamatnya. Tepatnya: “Alamat Palsu”.

Ke HTI? ideologinya pancasila. Karena anti demokrasi? Yang golput juga banyak. Bukan hanya HTI. Apalagi HTI sudah dibubarkan. Masih ada khilafah? Jangan takut, jumlah anggota HTI dikit. Tidak juga akan melakukan anarki.

Ke FPI? Ideologinya juga pancasila. Pahamnya masih aswaja. Tahlil, qunut dan shalawatnya sama dengan kebanyakan santri di Indonesia.

Anarki? Masih kalah anarki dengan banyak preman. Tepatnya bukan anarki, tapi bantu polisi menertibkan minuman keras dan prostitusi. Bagi kerja dan tugas dengan ulama. Muhammadiyah dan NU amal ma’ruf, FPI ambil nahi munkarnya. Ada salah? Luruskan. “Tawasau bil haq, tawasau bis sobri”.

Bukannya itu tugas polisi? Jumlah polisi terbatas. Anggaran juga terbatas. FPI sekedar ingin membantu. Itupun jika perlu. Pembantu dan yang dibantu kok tidak harmonis? Kata siapa? Di media kelihatan tak akur, tapi di panggung belakang mereka suka berkomunikasi. Di Saudi, sejumlah petinggi juga bersilaturahmi.

Sebab dan variable politik membuat hubungan harmonis antar orang sering mengalami gangguan. Ah, itu biasa. Terjadi di tokoh ini, kelompok itu, juga partai yang di sana.maupun di sini. Ada banyak kepentingan yang sering mengganggu keharmonisan.

Ke massa 212? Wah, 7 juta manusia itu dari ormas macam-macam. Yang jelas paling banyak dari NU, lalu Muhammadiyah. Sisanya dari ormas lain. Orang FPI, apalagi HTI, kalah jumlah dengan dua ormas besar di atas. Benderanya aja yang banyak, dibagi-bagi dan disebar.

Yang mengibarkan juga banyak pendemo dari NU dan Muhammadiyah. Hanya saja, mereka tak pakai seragam. Tak bawa-bawa identitas. Identitasnya Indonesia. Apakah NU dan Muhammadiyah Anti NKRI? Tidak! Versi Pak Kapolri, dua ormas ini paling NKRI. Masih perlu diperjelas?

Ke ormas di luar NU dan Muhammadiyah? NKRI didirikan bukan hanya oleh NU dan Muhammadiyah. Ada Syarikat Islam, ada Persis, ada Al-Irsyad, ada Nahdhatul Wathon. Banyak lagi ormas Islam lain yang terbukti besar kontribusinya dalam memperjuangkan berdirinya NKRI. Tokoh dan ulama ormas-ormas tersebut ikut andil.besar dalam menjaga dan merawat NKRI.

Jadi inget Zaman Orde Baru. Orde New atau New Orde. Terserahlah, yang penting paham. Bukan Orde Now. Masa Orde Baru, dikit dikit bilang PKI. Sing PKI lo ya siapa? PKI saat itu sudah bubar.

Ini warisan buruk, kok ya diikuti. Istilah PKI sekarang diganti “Anti NKRI”. Istilah imajiner yang sengaja didesign untuk menunjukkan negara ini terancam. Rawan dan tak aman.

Tuduhan PKI dan “Anti NKRI” itu lebih sebagai diksi politik. Sengaja dimainkan sejumlah pihak sebagai “tageline” untuk tujuan pembunuhan karakter. Karakter siapa? Pihak yang dianggap musuh politik.

Ulama, habaib dan ustaz diolok-olok. Dibully dan difitnah. Santri juga ikut-ikutan. Kiyainya sendiri dijunjung tinggi, kiyai yang berseberangan difitnah sampai nungging-nungging. Begitulah nasib ulama kita, sering jadi korban adu kekuatan duniawi. Masyarakat awam yang tidak mengerti politik (tapi sok ngerti) jadi pasukan fitnah yang istiqomah.

Negeri ini gaduh. Ulama, habaib dan ustaz lagi-lagi yang disalahkan. Biang keladi, katanya. Masjid dituduh jadi tempat provokasi. Mereka yang suka fitnah bukan orang yang rajin berjama’ah. Kalau toh ada, datangnya jarang-jarang. Lah terus piye?

Kepada pendemo? Demo itu tanda peduli dan cinta NKRI. Apalagi demo untuk tujuan tegaknya keadilan di negeri sendiri. Untuk pribumi? Ah, jangan pakai kata-kata itu lagi. Sensi dan agak ngeri. Selain dibully, bisa dilaporkan ke polisi.

Masalahnya, siapa yang demo? kalau yang demo kelompok ini, salah. Kalau yang demo kelompok itu, benar. Kok beda? Jadi, apa ukuran benar-salahnya? Banyaknya jumlah massa? Atau kelompok sini tidak dukung, kelompok yang sana dukung? Kalau begitu, jadi jelas. Benar salah itu bergantung siapa yang didukung. Payah!

Bukankah demo itu tanda hidupnya demokrasi? Beda dengan fitnah, ngebully dan caci maki. Apalagi sambil melakukan tindakan anarki. Justru ini yang berpotensi merusak tradisi. Rusaknya tradisi menjadi sebab kegaduhan akan selalu terjadi.

Dalam praktek aksi dan reaksi ini, rakyat terbelah menjadi dua: pendukung Jokowi dan kelompok ABJ (Asal Bukan Jokowi). Masing-masing ada hatersnya. Jumlahnya gak banyak. Tapi gaduhnya gak ketulungan. Bahasanya urakan, seperti tak pernah duduk di kursi sekolahan.

Penguasa banyak diam, kecuali terhadap mereka yang dianggap ancaman. Kesan kriminalisasi dan model pencekalan mendorong reaksi yang semakin memeriahkan kegaduhan. Rakyat yang awam ikut-ikutan. Akibatnya, kegaduhan seperti ritual jalanan. Makin lama, makin banyak pengikutnya. Kenapa ini terus terjadi?

Pertama, terbatasnya informasi. Masing-masing dapat informasi dari kelompoknya. Sanadnya gak jelas. Samar-samar. Apa yang nampak mata dianggap kebenaran, tanpa melakukan cek dan koreksi. Padahal, banyak fakta kenenaran yang disembunyikan.

Umumnya orang tak sadar bahwa panggung depan tak sepenuhnya sama dengan yang ada di panggung belakang. Malah sering bertentangan. Informasi sering diambil dari panggung depan. Media dan medsos jadi rujukan. Sementara, fakta yang sesungguhnya sering sengaja disembunyikan.

Kedua, fanatik tokoh dan golongan. Ini ideologis sifatnya. Orang cenderung dukung ormas, tokoh dan kiyainya. Salah benar ikut mereka. Seolah mereka punya otoritas melampui Tuhan.

Rasionalitas jadi beku karena loyalitas buta. Loyalitas adalah sebuah keniscayaan berorganisasi. Tapi, kalau mengharuskan ada rasa benci kepada kelompok lain, apalagi sampai caci maki, itu malah akan jadi ironi.

Tidakkah ormas, tokoh dan kiyai bisa salah? Pasti. Karena itu, tak perlu diposisikan sebanding dengan nabi. Hadis kadang kesahehannya dicurigai, tapi ungkapan kiyai diperlakukan sebagai fatwa suci. Hati hati!

Ketiga, adanya kesan diskriminatif terhadap salah satu dari kelompok yang berhadapan. Siapa yang diuntungkan? Bergantung. Di negara penganut monarki, kelompok pendukung raja yang paling aman dan nyaman. Meski jangka panjang sang raja terancam dijatuhkan. Namun, di negara demokrasi, kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif yang akan diuntungkan.

Mengapa? Di negara demokrasi, pergantian pemimpin tak butuh waktu lama. Salah kelola dan sikap, pemimpin langsung terima akibatnya. Rakyat marah, lalu tak memilihnya. Waspadalah!

Stop! Presiden New Orde dan Old Orde sudah pernah jatuh. Sistem dan orang-orangnya pun ikut jatuh. Salah satu faktornya, karena sibuk nuduh. Akibatnya, kerja tak banyak tersentuh, ekonomi pun runtuh. Rakyat tak tahan, beliau -beliau yang mulia pun dijatuhkan.

Semua pemimpin bangsa sepatutnya tak mewarisi! Jangan ulangi, supaya tidak ada kejatuhan dan keruntuhan lagi. Jangan sampai demokrasi dirusak untuk yang keempat kali. Cukup Pak Karno, Pak Harto dan Gusdur yang mengalami. Bagaimanapun, mereka adalah manusia-manusia hebat yang harus kita apresiasi.

Saatnya semua pihak instrospeksi. Verifikasi setiap informasi dan perbaiki cara memahami. Semua mulai harus dievaluasi. Menggunakan medsos juga mesti hati-hati. Salah-salah kena UU ITI.

Di negara demokrasi, setiap orang mesti bersikap demokratis. Ada kritik dan demo itu bagian yang harus dilalui. Kalah menang, itu juga biasa dalam berkompetisi. Tak perlu berkecil hati, apalagi memancing anarki. Cari-cari sebab kekalahan hanya akan menunjukkan kepicikan dan kekerdilan diri. “Move on” lebih baik, karena hanya itu cara mengembalikan kewarasan diri.

Belajar dari Ahok. Beliau legowo dan ikhlas jalani hidup di dalam jeruji besi. Gak lucu jika masih ada pendukung yang sibuk memaki. Terus menerus cari salah Anies-Sandi. Apalagi mengatasnamakan pendukung Jokowi. Bawa-bawa nama presiden lagi.

Jika terus dilakukan, rakyat bisa kehilangan simpati kepada presiden kita ini. Jaga simbol negara paling tinggi. Jangan nodai dengan kesan diskriminasi. Supaya tidak terus mendatangkan bully.

Bagi negarawan sejati, kalah di pertempuran demokrasi bisa jadi kekuatan untuk balik mendapat empati. Itupun jika disadari. Tak perlu ada lagi tuduhan “Anti NKRI”. Hanya akan membuat gaduh terus negeri ini.

NKRI harga mati. Jangan ajari ulama dan umat Islam tentang mencintai dan mempertahankan NKRI. Mereka adalah Maha Guru NKRI sejak kemerdekaan diperjuangkan di negeri ini.

Jakarta, 31/1/2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here