RSN : Presiden Harus Hentikan Kebijakan Pangan Menteri Yang Rugikan Rakyat

0
178

Mmorr.news – Rahman Sabon Nama (RSN) Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia) mengatakan, khawatir dengan pengelolaan negara saat ini ,dianggapnya sudah menjurus pada kerusakan negara dan sendi- perekonomian nasional, lantaran hanya berdasarkan pada kepentingan pribadi dan kelompok semakin merajalela.

Undang Undang negara diterabas dengan kebijakan merubah dan membuat peraturan seenaknya dengan tujuan mencari keuntungan pribadi, kelompok dan golongan.

Mungkin lemahnya kepemimpinan nasional sehingga membiarkan buruknya koordinasi antar kementerian ekonomi dan para kabinet pembantu presinden berjalan sendiri kemana arah berhembusnya angin untuk kepentingan politik yang menopangnya.

“Hal ini harus segera dihentikan oleh Presiden Joko Widodo karena akan membawa kerusakan bagi negara dan bangsa. Saya menyoroti kebijakan dibidang pangan seperti Menko perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang mengindahkan rekomendasi Menteri teknis dibidangnya”

“Yaitu Menteri KKP Susi terkait impor 3,7 juta ton garam dari 2,2 juta ton rekom Menteri KKP, juga impor beras, raw sugar dan gula kristal putih/White Sugar yang katanya stok cukup dan surplus produksi oleh Mentan Amran Suleaman.Kebijakan impor beras dan gula harusnya setelah mendapat laporan terkait stok oleh Bulog dan rekomendasi Menteri pertanian”, ungkap Rahman.

Menurut RSN, raw sugar dan beras saatnya harus dibatasi sesuai janji presiden tahun ke tiga pemerintahannya harus swasembada pangan ,karena apabila tidak akan mematikan industri garam dan gula dalam negeri, petani garam, petani tebu dan petani padi akan kehilangan lahan pencaharian kehidupannya.

Rahman meminta, KPK dan Ombusmen RI untuk mencermati Permen Mendagri Enggar Lukita No.74 thn 2017 tgl 19 Sept. 2017 dan No.1 Thn 2018 tanggal 3 Januari 2018 yg merubah Permen No.103 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor dan impor sehingga kode impor beras (HS) terkait beras khusus dan medium menjadi abu-abu untuk dimanipulasi.

Dan juga terkait surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag tgl 15 Januari 2018, menurut isi surat itu menindaklanjuti surat permohonan impor beras oleh Bulog tanggal yang sama 15 Januari dan rekomendasi Rakor terbatas tingkat menteri tanggal 15 Januari 2018 juga.

Jadi lanjut Rahman, kebijakan impor 500.000 ton beras ini adalah kebijakan simsalabim karena,dan patut diduga penuh rekayasa untuk kepentingan pribadi dan kelompok tdk untuk kepentingan negara dan rakyat.

Beras impor ini akan dikirim ke seluruh Indonesia walaupun daerah sentra produksi Jateng, Jatim, Jabar ,NTB, Sulsel dan Lampung menolak beras impor masuk ke wilayahnya dan ini sudah pasti akan memukul harga gabah dan beras petani.

Beras ini akan membanjiri pasar ,saya yakin tidak untuk kepentingan pengamanan stok nasional karena impornya pada saat panen raya dengan pelabuhan tujuan seluruh daerah Indonesia.

Jelas akan membuat petani padi semakin terpuruk karena yg diimpor beras murah kualitas 25 % broken bukan 15% broken.Kalau dihitung harga FOB Saigon dan Bangkok ditambah 7,5%CIF dan ditambah harga border 5% untuk handling cost,maka sampai di pasar induk Cipinang Jakarta, harga grosir beras impor itu shanya sebesar Rp.4.750/kg. Maka petani akan kelimpungan.

“Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan pilihan rakyat harus bisa segera menghentikan kebijakan kabinetnya ini, karena layaknya komprador yang sangat merugikan kepentingan petani, nelayan dan rakyat serta merusakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara”, tutupnya.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here