RSN : Jokowi Bisa Di Bully Lewat Kebijakan Pemangkasan Pemeriksaan Barang Impor Di Pelabuhan

0
254

Mmorr.news – “Benar-benar ini kebijakan kontra produktif, membuat Presiden Jokowi bisa bulan-bulanan dibully rakyat,” ujar Rahman Sabon Nama (RSN), Ketua Umum APT2PHI (Asosiasi Pedagang Dan Tani Tanaman Pangan Dan Hortikultura Indonesia), di Jakarta Senin (12/2).

Merespon diberlakukannya kebijakan Paket Deregulasi Ekonomi tentang Pemangkasan Jumlah Jenis Barang Impor yang Diperiksa di Pelabuhan. Kebijakan ini telah ditetapkan dan diumumkan Menko Ekonomi Darmin Nasution per 1 Pebruari 2018.

Rahman mengatakan, penyusunan struktur klasifikasi kode ekspor impor barang HS (Harmonized System) tentang klasifikasi barang impor dan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor serta ketentuan larangan dan batasannya yang berlaku saat ini dari 10.826 nomor HS hanya 2.356 HS yang dapat diperiksa di pelabuhan bongkar/border, dan sisanya diperiksa di luar pelabuhan post border/pabrik.

Alumni Lemhanas RI ini justru menila negatif kebijakan ini, dan malahan mengatakan, Presiden Jokowi tengah dibuat rapuh (kebijakan dan strategi ekonominya) oleh pembantunya (anggota kabinet).

Rahman menegaskan, harusnya kebijakan itu dikaji lebih mendalam dampak positip dan negatifnya sebelum dikeluarkan. “Deregulasi bidang ekonomi dan keuangan pada awal Pebruari itu malahan berdampak merapuhkan ketahanan ekonomi nasional, juga ketahanan keamanan nasional.

“Sebab, akan semakin marak meningkatnya impor bahan pangan selundupan, juga barang terlarang narkoba dan perdagangan senjata ilegal.

Menurutnya, langkah terobosan kebijakan ekonomi dan keuangan pemerintah seharusnya bertujuan meningkatkan efesiensi perekonomian nasional yang punya pengaruh luas pada penciptaan lapangan kerja dan harus bisa meningkatkan perluasan investasi yang dapat menunjang distribusi barang dalam negeri untuk peningkatan ekspor non migas yang dikeluhkan Presiden Jokowi belum lama ini bahwa telah terjadi penurunan ekspor kita kalah bersaing dengan negara Asean lainnya dan justru impor meningkat.

Lahirnya kebijakan itu, menurut Rahman, bukan tak mungkin terjadinya kebocoran atau salah urus di lapangan karena lemahnya aparat pengawas dan petugas bea cukai yang belum handal.

“Bisa berdampak pada maraknya barang impor selundupan ‘spanyo’ ( separoh nyolong). Ini yang saya kwatirkan”, ungkap Rahman.

Dia beramsal, bisa saja dalam dokumen disebut HS yang seharusnya pemeriksaan melalui border tetapi diganti dengan post border. Hal ini sangat mungkin sekali dilakukan, karena lemahnya aparat pelaksana di lapangan mudah dihinggapi KKN,yang penting ada uang semua bisa diatur.

Oleh karena itu dia pertanyakan kenapa kebijakan ini dilakukan pada tahun politik dan menjelang Pilpres.

“Oleh karena itu dia memperkirakan kelemahan ini kedepan bisa digunakan untuk membuat gaduh menghambat dan memperburuk kinerja pemerintah. Jangan sampai digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk menimbulkan kegaduhan baru yang mengganggu stabilitas politik dan keamanan nasional untuk menurunkan elektabilitas pemerintahan Jokowi-Jk,” katanya.

Lebih jauh Alumnus Lemhanas RI itu mengingatkan, agar kebijakan itu tidak dimanfaatkan untuk mengulangi isu impor senjata ilegal yang disampaikan mantan Panglima TNI Gatot Normantyo tahun lalu. Dan kedua kemungkinan akan semakin marak bahan pangan impor selundupan, terkhusus beras karena perlakuan perbedaan pemeriksaan beras dengan komoditas lainnya.

Setahu saya, ungkap anggota Dewan Pakar HKTI ini, kalau komoditas lain umumnya diperiksa oleh surveyor dipelabuhan ekspor (main port) sedangkan beras mekanisme kontrolnya baru diperiksa di pelabuhan bongkar dalam negeri sehingga mudah dimanipulasi dengan mengubah kode HS.

Apalagi Permen Menteri Perdagangan No.74 tahun 2017 merubah Permen Mendag No.103 tahun 2015 tentang ketentuan ekspor dan impor. Permen ini menjadi abu-abu sehingga sulit untuk membedakan impor beras khusus dan beras umum.

“Ini justru akan dimanfaatkan oleh para mafia importir sehingga semakin merugikan kepentingan negara dan bangsa serta dapat memarjinalkan kehidupan para petani dan merugikan ekonomi mikro dan rakyat Indonesia. Biasnya, swasembada pangan yang dijanjikan pemerintahan Jokowi bisa-bisa hanya menjadi slogan kosong”, ungkap Rahman mengingatkan. Pada poin ini pulalah dia kemukakan harapannya, agar kebijakan yang dikonstruksi oleh menteri kabinet bidang ekonomi tidak menjadi bumerang dan merintangi jalan Jokowi menuju 2019.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here