RSN Beberkan ‘Jalan Tebas’ Menuju Swasembada & Ketahanan Pangan Nasional

0
159

 

Janji kampanye Jokowi 2014 mewujudkan swasembada pangan dalam pemeritahannya ternyata zero the fact. Hanya embusan angin surga. Kementerian dan lembaga yang berkompoten menangani masalah utama dan penting itu, swasemba pangan, mengontribusi kegagalan substantif.

Mulai dari sistem tatakelola, perniagaan, pendistribusian, dan seterusnya hingga penataan konstruksi swasembada dan ketahanan pangan dalam spektrum swasembada dan ketahanan pangan.

Mengurai permasalahan ini, Media Inspirator secara eksklusif mewawancarai Ketua Umum Asosiasi Pedagang dan Tani Tanaman Pangan dan Holtikultura Indonesia (APT2PHI) Dr.Rahman Sabon Nama di Jakarta, Rabu 31 Januari kemain. Berikut petikannya:

Seperti apa sebenarnya Anda mengamati lika-liku ketataniagan pangan secara nasional dewasa ini?

Ya, tataniaga dan distribusi pangan tidak hanya beras sebagai panganan pokok, tetapi juga panganan strategis lainnya. Itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.7 Thn 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Di situ tercantum peran pemerintah dalam tataniaga pangan dan distribusi.

Jadi, betapa pentingnya peran pemerintah dalam mengatur tataniaga beras dan non beras (panganan strategis) untuk menjaga stabilitas harga batas tertinggi. Untuk itu saya ingatkan pemerintah agar penjualan beras operasi pasar (OP) Bulog jangan dimonopoli hanya oleh Asosiasi Perpadi dan PT Food Station ansich.

Harusnya, diberikan juga kepada semua pedagang penyalur Bulog, agar pendistribusian penjualan bisa merata sehingga bisa menstabilkan harga beras yang terus meningkat. Inilah kelemahannya yang membuat OP Bulog tidak berhasil menurunkan harga beras, padahal produksi dan suplai cukup.

Oleh karena itu pembenahan kelembagaan pangan menjadi sangat urgen, karena peran strategisnya adalah memantapkan ketahanan pangan nasional.

Solusi atau saran Ada?

Saran saya Presiden (Joko Widodo) .harus segera membentuk Kementerian Pangan dan Bulog untuk mengatasi carut-marut kewenangan penanganan pangan nasional saat ini. Kewenangan Kementerian Pangan dan Bulog inilah yang dapat menyelenggarakan cadangan pangan, distribusi, dan sistem lainnya, guna melakukan pencegahan dan penanggulangan masalah pangan secara nasional, tidak hanya beras, gula, gandum, kedelai, tetapi juga kebutuhan pokok pangan lainnya untuk menjamin ketersedian pangan bagi 254 juta penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Dengan begitu, apabila sewaktu waktu terjadi gejolak harga atau terjadi bencana alam di suatu tempat, maka pemerintah lebih mudah mendistribusikannya.

Menurut Anda, apakah program strategis pertanian nasional saat ini, sudah pro rakyat?

Penangannya untuk pangan masih carut-marut akibat adanya tumpang tindih kewenangan antara lembaga dan kementerian seperti Kementerian Pertanian, Kementerian BUMN, Kementerian Perdagangan, Bulog dan BPS. Sebetulnya, sudah bagus program pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang pertanian terkait subsidi untuk petani, meneruskan program Pak Harto, Orde Baru.

Yaitu, subsidi pupuk, benih dan alsintan. Namun sangat disayangkan tidak dipahami oleh Menteri Pertanian terkait bantuan pemerintah pada petani itu. Menterinya (Amran Sulaeman) memaknainya lain: dikiranya dengan bantuan subsidi, maka petani tidak menjual beras dan gabah kepada pihak lain, dan diharuskan menjualnya pada pemerintah sesuai harga HPP yang ditetapkan oleh pemerintah.

Ini kan pandangan yang keliru, justru dengan itu akan menjadikan kehidupan petani menjadi semakin gurem. Ini fakta ketika musim panen raya tiga tahun terakhir ini Menteri Pertanian menggunakan tangan TNI, Babinsa untuk menekan petani agar menjual gabah dan beras sesuai HPP, bahkan di bawah harga HPP. Ini fakta lapangan yang ditemukan oleh APT2PHI di berbagai daerah di Indonesia.

Padahal tujuan bantuan pemerintah melalui subsidi pupuk, benih dan alsintan itu adalah untuk membantu petani agar ongkos produksinya lebih murah, sehingga beras yang dijual petani pada konsumen dengan harga yang terjangkau.

Bagaimana keberpihakan pemerintah kepada petani?

Hahaha…Tugas pemerintahkan tidak hanya membela petani, tapi juga harus membela kepentingan konsumen yaitu rakyatkan. Masa rakyatnya mau ditelantarkan? Dan, menurut saya inilah dilemanya. Makanya pula sangat diperlukan adanya lembaga kementrian baru yaitu Kementerian Pangan dan Bulog yang diharapkan punya tugas sentral dalam mengelola pangan nasional.

Apa Presiden Jokowi mau membentuk lembaga baru itu?

Ya, tentu itu hak prerogatif Presiden. Dan, tentu ada pro dan kontra kenapa harus membentuk kementerian pangan. Namun ini perintah undang undang, agar secara maksimal pemerintah menangani penyelenggaraan pangan dari perencanaan, logistik pangan dan pengendaliannya berketahanan, mandiri, dan swasembada. Ini saya memaknai dari UU No.18 Thn 2012 tentang pangan.

Apa yang Anda amati belakangan ini soal harga beras?

Sejak Desember 2017 hingga sekarang harga beras dalam negeri mengalami kenaikan hingga 30 %. Tetapi harga gabah dan beras di tingkat petani produsen mengalami penurunan, dan saya amati, pemerintah cukup sigap melindungi petani produsen ketika panen harga gabah dan beras anjok, agar petani tidak merugi melulu. Instruksi presiden Jokowi (Inpres)No.5 thn 2017 menetapkan HPP untuk Gabah Kering Panen dari Rp.3700/kg menjadi Rp.4070/kg.

Sejak pemerintahan terdahulu dan sejak tahun pertama pemerintah Jokowi menolong petani ketika musim panen raya, dengan kebijakan penetapan harga dasar melalui HPP untuk Gabah Kering Giling (GKG).

Ketika itu saya melihat, persoalan serius yang menyulitkan petani menjual gabah hasil panennya kepada pemerintah karena persyaratannya terlalu berat harus kering giling 14 %. Padahal, petani tidak punya lahan dan alat pengering gabah, sehingga ketika itu saya mengusulkan kepada Presiden Jokowi, agar bisa menolong petani, maka pemerintah perlu ada kebijakan HPP untuk Gabah Kering Panen (GKP) atau bila perlu ada kebijakan rafaksi harga.

Artinya, membeli gabah petani dengan kualitas apa adanya kemudian Bulog yang memperbaiki kualitas untuk cadangan stok.Dan alhamduliah usulan saya diterima beliau ( Presiden Jokowi) sehingga keluarlah Inpres HPP untuk Gabah Kering Panen/ GKP. Dan inilah perhatian pemerintahan Jokowi pada petani.

O ya, ada organisasi HKTI, yang katanya menghimpun suara/kebutuhan petani. Bagaimana keberadaan HKTI. Sudah efektifkah atau tidak dalam memperjuangkan petani?

Terkait HKTI, saya adalah salah satu dewan pakar di DPN (Dewan Pimpinan Nasionalnya). Namun, saya membatasi diri untuk menjelaskannya karena ada Ketua Umum saya, Jendral Purn. Moeldoko yang awal Januari lalu dipercaya Presiden menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

Tentu saya turut berbangga Ketua Umum HKTI dipercaya oleh presiden Jokowi untuk ikut mengambil peran penting di lingkungan Istana Kepresidenan. Untuk itu saya menyampaikan ucapan Selamat dan Sukses untuk Pak Jendral Moeldoko. Tapi yang jelas HKTI di bawah kepemimpinannya sudah banyak melakukan advokasi dan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan petani.

Terkait kisruh impor beras yang selalu berulang,apakah ada solusi agar tidak berulang?

Impor beras bukan hal baru buat Indonesia. Suplai beras dalam negeri tidak memenuhi laju permintaan karena mungkin meningkatnya pendapatan dan jumlah penduduk, sehingga dari catatan APT2PHI dan dari sumber BPS menunjukkan impor beras justru terus meningkat, baik oleh swasta maupun pemerintah. Dan, sejak pemerintahan Pak Jokowi rata-rata 100.000 ton hingga 3,5 juta ton di tahun 2016.

Sekarang, 500.000 ton di awal 2018, justru ketika petani di berbagai daerah Indonesia mulai panen raya. Hal ini akan merugikan petani karena harga gabah dan beras petani produsen akan anjlok. Berbanding terbalik memang dengan pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Suleaman, bahwa produksi surplus tidak ada impor beras.

Nah, terkait impor beras 500.000 ton, saya menyoroti surat Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag pada 15 Januari 2018. Surat ini menindaklanjuti surat permohonan impor dari Bulog dan rekomdasi Rakor terbatas Menteri yang dipimpin oleh Menko Ekuin (Darmin Nasution) pada tanggal yang sama.

Jadi bagaimana mungkin kordinasi kebijakan untuk impor beras dilakukan hanya dalam satu hari?.Sebetulnya tidak masalah impor beras kalau untuk kepentingan pengamanan cadangan stok nasional.Yang menjadi pertanyaan saya kenapa diimpor beras yang kualitasnya kurang bagus 25%broken, kenapa bukan beras dgn kualitas15% broken kalau untuk cadangan stok.

Oleh karena itu dari pengamatan saya faktor surplus pangan di sejumlah negara seperti AS, Kanada, Australia dan sejumlah negara Asia, sehingga harga pangan dunia terus condong menurun akibat liberasasi perdagangan. Sehingga dilempar ke pasar dunia seperti beras kualitas 5% broken dan 25 % broken yang harganya turun berkisar 7-8 %.

Juga gandum, jagung dan gula mengalami penurunan harga. Penurunan harga ini tentu menguntungkan konsumen secara global, dan memancing animo pemerintah Indonesia dan swasta untuk impor beras, karena harganya lebih murah.

Tetapi justru sebaliknya merugikan petani kita. Situasi ini akan membuat kehidupan petani semakin gurem apalagi luas pertanian perorang tidak lebih dari 1,5 Ha dan lebih memprihatinkan adalah petani kontrak. Artinya, petani yg tidak memiliki lahan sawah.

Solusinya menurut Anda?

Ya, perlu mengurangi beras impor salah satu instrumen penting dalam perdagangan internasional adalah pengenaan bea masuk yang tinggi. Pemerintah bisa memperoleh pendapatan dari kebijakan ini karena tarifnya lebih transparan untuk membendung masuknya beras impor swasta ke pasar dalam negeri dan petani produsen juga terlindungi.

Sekarang, BM untuk beras sekitar Rp.400/kg dan untuk Bulog nol persen.Tetapi saya ingatkan bahwa tarif impor besar belum tentu menjamin terhentinya beras impor, karena kita negara kepulauan dan biang keroknya aparat pengawasan di lapangan lemah mudah korupsi dihinggapi KKN. Ini sulitnya. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga regulator dan operator baru Kementrian Pangan Dan Bulog untuk mengontrolnya.

Disisi internal pemerintah, bagaimana pendapatnya soal hubungan antara Mentan dan Mendag?

Sekarang terjadi tumpang tindih kewenangan antara kementerian dan lembaga terkait pangan, tidak jelas. Bukan hanya peran Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian saja, tetapi juga Menteri BUMN, Menteri KKP, BPS dan Bulog serta BPPOM.

Bisa sekadar memberi ilustrasinya?

Terkait impor pangan, misalnya, untuk beras dan gula harus ada laporan terkait data produksi dan stok oleh BPS atau Bulog kemudian Menteri Pertanianlah yang mengeluarkan rekomendasi impor, baru Kementerian Perdagangan mengeluarkan ijin impor, juga sama halnya dengan garam setelah ada rekomendasi impor dari Menteri KKP. Jadi, tidak ujuk-ujuk seperti sekarang Menteri Perdagangan seenaknya mengeluarkan kebijakan impor atas diskresinya. Memang ini negara miliknya sendiri apa? Kok dikelola seperti perusahan.

Demikian halnya soal kordinasi terkait pengelolaan cadangan beras dengan Bulog?

Sekarang Bulog diatur melalui Kepres dengan tugas pokok mengatur managemen logistik melalui stabilisasi harga beras dan pengelolaan ketersedian dan distribusi pangan. Tupoksinya juga adalah membantu petani dalam peningkatan pendapatan petani dari penetapan melalui harga dasar gabah. Jadi, menjaga harga di tingkat petani menjadi tugas Bulog melalui HPP.

Apakah KaBulog sekarang paham tidak dengan tugasnya itu? Harus bisa menguntungkan petani dan melindungi konsumen, bukan melindungi yang beri komisi ya?

Hahaha…Terkait kordinasi antar kementrian sangat lemah dan tumpang tindih.
Impian Indonesia terhadap swasembada beras dan menjadi dalaut pangan,apakah bisa dicapai…? Dan apakah yang semestinya dilakukan..?
Iya harusnya bisa dong tidak hanya swasemba karena Indonesia luas dan tanahnya subur jadi harusnya bisa menjadi lumbung pangan dunia.

Bagaimana kiatnya?

Lha, itu mah rahasia. Hahaha… Nanti saja ya, kalau nanti saya ketemu Presiden pak Jokowi akan saya bisikin rahasia kiat dan solusinya… hahaha..(*)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here