Riza Patria : Pati Polri Jadi PLT Gubernur Timbulkan Konflik Interest

0
54

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria mengaku khawatir ditunjuknya dua perwira tinggi Polri sebagai Pejabat Gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara menimbulkan konflik interest. Sebab, di dua daerah tersebut akan dilakukan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada Juni 2018.

“Pemerintahan daerah ini yang sedang ada pilkada, dikhawatirkan itu menimbulkan konflik interest,” kata Kamis (25/1/2018).

Ketua DPP Partai Gerindra ini menjelaskan dalam Undang-undang Kepolisian juga sudah diatur bahwa Polri tidak boleh berpihak, tidak masuk wilayah politik dan sebagainya. Menurut dia, sebagai pejabat itu memang bukan wilayah politik.

“Akan tetapi, itu wilayah pemerintahan daerah dan daerah tersebut sedang ada pilkada,” ujar Presidium Nasional KAHMI terpilih ini.

Apalagi, kata Riza, Polri saat ini dituntut supaya profesional, modern dan terpercaya sesuai dengan program Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang disebut Promoter. Sehingga, jangan masuk wilayah yang rawan politik di daerah Sumatra Utara dan Jawa Barat.

“Kan di daerah Sumatra Utara dan Jawa Barat ini ada polisi dan ada juga tentara gitu loh,” jelas dia.

Menurut dia, kalau daerah itu (Sumatra Utara dan Jawa Barat) dianggap rawan justru dengan menghadirkan polisi ini bisa menimbulkan kerawanan baru. Karena, orang akhirnya berpikir ada konflik interest dan dianggap tidak netral.

“Nah, itu kan menimbulkan prasangka-prasangka dan itu benih-benih kerawanan. Kalau ingin damai rawan itu perlu keadilan, kesetaraan. Kalau ada begini orang menganggap tidak adilm akhirnya menimbulkan kerawanan justru bukan menyelesaikan kerawanan malah menimbulkan kerawanan baru,” tandasnya.

Untuk diketahui, dua jenderal perwira tinggi Polri yakni Asisten Operasi Kapolri, Irjen M Iriawan dan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Martuani Sormin ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatra Utara.

Karena, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) dan Gubernur Sumatra Utara Tengku Erry Nuradi akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2018. Sedangkan, dua provinsi tersebut juga akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada bulan Juni 2018. (inilah/mars)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here