Provinsi Riau Rawan BUMD nya Di Jadikan ‘ATM’ Kepala Daerah

0
45
Moorr.news – Rahmad Hidayat Direktur Pusat Kajian Informasi Strategis (PAKIS) mengatakan, memasuki tahun politik 2018 ini 171 daerah menyelenggarakan Pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Namun kata Rahmat, muncul kekhawatiran mengenai nasib badan usaha milik daerah (BUMD) yang berfungsi sebagai pelayanan umum dan juga merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“BUMD di beberapa daerah kerap diberitakan sebagai sarang para oknum menyiasati keuangan daerah sebagai lahan korupsi yang empuk. Karena itu, kami memantau terus pergerakan mereka terutama BUMD yang bergerak di bidang tambang dan energi,” tegas Rahmad pada redaksi, Jumat (19/01).

Lanjut dia, pada musim Pilkada ini nasib BUMD ini berpotensi jadi ‘ATM’ kepala daerah apakah sebagai petahana atau bertarung di tingkat lebih tinggi dimana, salah satu contohnya di privinsi Riau.

Di Riau, pilkadanya juga ada tingkat provinsi. Kondisi ini patut diwaspadai agar BUMD tidak disalahgunakan dengan segala modus kapitalisasi ilegal oleh salah satu atau lebih pasangan calon

Pengalaman sebelumnya di daerah lain sering terdapat upaya pemanfaatan BUMD oleh oknum kepala daerah berstatus petahana. Modusnya dengan melakukan pergantian personel di tingkat menengah seperti tingkat General Manager hingga direksi.

Menurut pantauan PAKIS, Riau termasuk berpotensi terjadinya abuse of power atau penyalahgunaan wewenang di wilayah BUMD.

“Mudah-mudahan tidak terjadi. Jika terjadi indikasi seperti terjadinya pergantian personel direksi secara mendadak patut dicurigai dan kami rasa KPK atau pihak aparat terkait wajib memantau dengan seksama modus ini,” tutup Rahmad.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here