Presidium Papua Barat Daya Mempertanyakan Janji Pemerintah Pusat

0
34

MMORR NEWS, SORONG – Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya mempertanyakan janji Pemerintah Pusat untuk membentuk provinsi baru di Papua yang dijanjikan sejak masa Pemerintahan Presiden Megawati yang hingga kini belum juga diwujudkan.

“Rencana pembentukan Provinsi Papu Barat Daya adalah rencana yang paling sempurna dalam pemekaran Papua, “ ujar Ketua Presidium Josaphat Kambu dalam keterangan rilisnya yang Redaksi MMORR NEWS terima, Senin (12/3/2018)

Menurutnya, Persetujuan dari Gubernur dan DPR Provinsi sudah lama diterbitkan, demikian pula rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP). Satu kota yakni Sorong dan enam kabupaten: Kabupaten Sorong, Sorobg Selatan, Raja Ampat, Maybrat dan Kabupaten Tambraw akan menyatu dalam Provinsi Papua Barat Daya.

Adapun gagasan pembentukan beberapa provinsi di Papua telah mengemuka sejak masa pemerintahan Presiden BJ Habibie tahun 1999, namun yang baru terbentuk adalah Provinsi Papua Barat.

Sementara yang lain masih tertunda, bahkan tertinggal dengan provinsi baru di daerah lain, seperti Sulawesi Barat dan Kalimantan Utara. Semua itu disampaikannya kepada Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra saat mereka melakukan pertemuan di Sorong, Papua Barat, Ahad (11/3) lalu.

Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemekaran Papua ke dalam beberapa provinsi dengan status otonomi khusus sangat penting untuk menjaga dan mempertahankan NKRI.  Dengan terbentuknya provinsi baru, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien mengingat luasnya daerah di Papua.

“Papua New Guinea (PNG) yang luasnya lebih kecil dibanding Papua, mempunyai 27 provinsi. Sementara Papua yang merupakan wilayah RI, hanya terdiri atas dua provinsi.” ujar Yusril kepada Redaksi media Mmorr News, Senin (12/3/2018).

Dikatakan Yusril, Semua peraturan perundang-undangan yang memfasilitasi pemekaran telah cukup. Yang belum ada bagi pemekaran di Papua adalah kemauan politik Pemerintah Pusat dan DPR. Presiden Megawati pernah menyiapkan RUU pembentuan Provinsi Papua Barat Daya.

“Namun urung diajukan karena telah dekat Pemilu 2004. Di era Presiden SBY upaya pembentukan provinsi ini terhenti karena moratorium. Sampai sekarang, di era Presiden Jokowi, aspirasi masyarakat Papua ini tetap tidak terwujud.” Tuturnya.

Dalam memenuhi permintaan Presidium Papua Barat Daya ini, Yusril mengatakan akan mengkaji ulang semua dokumen yang ada. Terkait dengan pemekaran itu, ia ingin membantu mereka melalui lobby dan jalur hukum.

“Sayang PBB tidak punya fraksi di DPR RI. Kalau ada, kami akan perjuangkan pembentukan Provinsi Papua Barat Daya ini agar segera terwujud, sebagaimana PBB mensponsori pembentukan Provinsi Banten, Bangka Belitung dan Kep Riau”. Pungkas Yusril. (**)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here