Pecat Komisioner Bawaslu Sumsel

0
107

Press Relase Dibacakan di Media Center Bawaslu RI di Jakarta, 11 Juli 2018.. dihadiri Cawabup Lahat Sumsel, Drs. Parhan Berza. (Silahkan Dikutip Media). Release dibacakan setelah registrasi Laporan ke Bawaslu RI dan DKPP.

*ANULIR KEPUTUSAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN BAWASLU SUMSEL & PECAT KOMISIONER BAWASLU SUMSEL*

=========================

Pernyataan Sikap TIM PEMBERANTAS MONEY POLITIC (Timtas Moneypol) Terkait Perkembangan Pilkada Lahat

=========================

Pilkada adalah tata cara suksesi kepemimpinan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebuah mekanisme yang diatur dalam UU 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU no 1 tahun 15 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang undang, untuk menjamin pelaksanaan regenerasi kepemimpinan yang sesuai dengan prinsip prinsip negara demokrasi dan negara hukum. Jujur dan Adil adalah asas utama dalam pemilu, yang harus dipegang oleh penyelanggara pemilu dan peserta pemilu.

Namun apa yang terjadi di Pilkada Kabupaten Lahat 2018 justru malah menunjukkan fakta dan proses pemilu yang jauh dari asas pemilu. Bahkan ada dugaan pelanggaran di dalamnya. Dengan banyaknya peristiwa suap, jual beli suara dan janji2 pemberian barang kepada pemilih, secara massif di hampir semua wilayah di Kabuapten Lahat. Artinya proses pemilunya cacat, maka hasil yang akan dicapai juga akan cacat.

Maka untuk itu, kami dari Tim Pemberantas Money Politic (TIMTAS MONEY POL) melakukan advokasi dan pendampingan atas laporan dan dugaan pelanggaran Pilkada Lahat. Adapun hal2 yang ingin kami sampaikan kepada publik adalah :

*A. RINGKASAN KRONOLOGI PERISTIWA.*

1. Bahwa Pelapor/Pengadu dalam perkara a quo adalah Calon Wakil Bupati pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lahat tahun 2018;

2. Bahwa dalam menghadapi tahapan Pilkada, Pelapor membentuk Tim Sukses, Relawan, dan Tim Kuasa Hukum, yang sebagian diantaranya dalam perkara a quo bertindak sebagai saksi;

3. Bahwa dalam menindak lanjuti setiap pelanggaran hukum, Tim Kuasa Hukum melaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;

4. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2018 para Relawan dan Tim Kuasa Hukum sebagaimana tersebut diatas telah melaporkan seseorang yang bernama KASIONO yang berkapasitas sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Hariyanto, yang di duga telah membagikan amplop berisi sejumlah uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada warga peserta pemilih;

5. Bahwa KASIONO adalah salah satu Tim Sukses berdasarkan Surat Mandat yang di tanda tangani oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3 (tiga) yaitu pasangan Cik Ujang, S.H. dan H. Hariyanto;

6. Bahwa laporan adanya dugaan politik uang yang di duga di lakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) ini secara resmi telah di laporkan oleh para saksi kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Lahat pada tanggal 26 Juni 2018 dan telah di teruskan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 29 Juni 2018;

7. Bahwa laporan yang di sampaikan kepada Panwaslu Kabupaten Lahat tersebut juga di sertai dengan bukti dan keterangan saksi dari 18 (delapanbelas) Kecamatan dari total 24 (dua puluh empat) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat yang di duga telah terjadi praktek politik uang yang di lakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM);

8. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2018 tersebut Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan mengatakan akan segera memberitahukan secara langsung kepada Tim Kuasa Hukum mengenai hasil pemeriksaan pengaduan/laporan terkait dugaan politik uang sebagaimana yang telah di laporkan;

9. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2018 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan telah mengeluarkan PENETAPAN PENDAHULUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Nomor : 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Laporan Pelapor dalam perkara a quo sebagai saksi tidak memenuhi unsur materil;

10. Bahwa tanggal 1 Juli 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam point 9 tersebut adalah hari Minggu atau hari libur bukan hari kerja sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilu Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Menjanjikan dan/atau Memberikan Uang atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

11. Bahwa unsur materil yang tidak terpenuhi yang dimaksud oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan adalah tidak terpenuhinya syarat 50% (lima puluh persen) dari total jumlah Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Lahat yang berjumlah 24 (dua puluh empat) Kecamatan;

12. Bahwa terkait putusan PENETAPAN PENDAHULUAN sebagaimana dimaksud pada point 9 (sembilan) diatas, Pelapor atau Saksi tidak mengetahui adanya putusan tersebut, atau setidak-tidaknya tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya dari pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, melainkan Pelapor atau Saksi mengetahui adanya putusan tersebut melalui pesan Whatsapp;

13. Bahwa untuk mengkonfirmasi kebenaran putusan yang beredar melalui pesan Whatsapp tersebut, maka pada tanggal 3 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 wib Pelapor dan sebagian Saksi bersama Tim Kuasa Hukumberamai-ramai datang ke kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan dan bertemu dengan Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Junaidi, S.E., M.Si., Komisioner Bawaslu Iin Irwanto, S.T., M.M., serta Kepala Bagian Hukum Bawaslu Karlisun, S.H.;

14. Bahwa pada saat pertemuan dengan pimpinan Bawaslu Sumatera Selatan tersebut,Pelapor dan Saksi bersama Tim Kuasa Hukum menanyakan mengenai hasil pemeriksaan pengaduan/laporan dan tindak lanjutnya, namun pihak Bawaslu hanya meminta Tim Kuasa Hukum untuk melihat hasil pemeriksaan pengaduan/laporan tersebut di papan pengumuman yang terdapat di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

15. Bahwa setelah melihat hasil pemeriksaan pengaduan/laporan di papan pengumuman sebagaimana di maksud, ternyata pemeriksaan sudah di lakukan dan pengaduan/laporan tidak dapat di terima dengan alasan tidak memenuhi syarat materil;

16. Bahwa Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Junaidi, S.E., M.Si. bersikuku hanya ada 11 (sebelas) Kecamatan dalam berkas pengaduan/laporan yang di sampaikan oleh Tim Kuasa Hukum, namun Tim Kuasa Hukum berkeras mempertahankan pendapat bahwa pengaduan/laporan yang di sampaikan adalah 18 (delapanbelas) Kecamatan;

17. Bahwa Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan bahwa apabila ternyata terdapat 18 (delapanbelas) sebagaimana argumentasi Tim Kuasa Hukum, maka putusan PENETAPAN PENDAHULUAN akan di anulir oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

18. Bahwa pada malam hari tanggal 3 Juli 2018 di lakukan proses verifikasi bersama terhadap berkas pengaduan/laporan yang telah di sampaikan oleh Pelapor dan Tim Kuasa Hukum di kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tanpa dihadiri oleh Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Junaidi, S.E., M.Si., namun hanya dihadiri oleh Iwan Ardiansyah selaku Komisioner Bawaslu, Karlisun selaku Kasubag Hukum, A. Fajri H. Selaku Tim Asistensi, dan Erry F. Selaku Tim Asistensi;

19. Bahwa dalam verifikasi ulang yang dilakukan secara bersama-sama tersebut ditemukan fakta bahwa ternyata terdapat 18 (delapanbelas) Kecamatan di lengkapi dengan bukti dan keterangan saksi di dalam berkas aduan/laporan yang telah di sampaikan oleh Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum;

20. Bahwa kemudian Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum meminta agar temuan tersebut dimuat dalam Berita Acara resmi yang di keluarkan oeh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;

21. Bahwa pihak Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan tidak bersedia membuatkan Berita Acara verifikasi ulang secara bersama tersebut melainkan hanya memberikan Surat Keterangan Bersama yang dibubuhi tanda tangan oleh pihak Bawaslu dan para Saksi diatas Meterai 6000 (enam ribu);

22. Bahwa isi dari Surat Keterangan Bersama tersebut membenarkan adanya bukti laporan dan keterangan saksi yang mewakili 18 (delapanbelas) Kecamatan dari 24 (dua puluh empat) jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat;

23. Bahwa Pelapor, Saksi dan Tim Kuasa Hukum tidak pernah dihubungi untuk melengkapi kekurangan berkas laporan/aduan sebagaimana uraian pada point 6 (enam) diatas;

24. Bahwa Pelapor dan Tim Kuasa Hukum melakukan keberatan atas pelanggaran peraturan Bawaslu sendiri dikarenakan tindakan tersebut sangat merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (empat) dengan adanya PENETAPAN PENDAHULUAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Nomor : 001/TSM/BWSL.Sumsel/VI/2018 tersebut dengan nomor registrasi kebaratan : 001/KB/BWSL/VII/2018 ;

25. Bahwa selain keberatan secara resmi, dengan ini kami melakukan laporan/pengaduan terkait dugaan Pelanggaran prosedur dan Kode Etik Penyelenggara kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia di Jakarta dengan Nomor Registrasi : 177/IV-P/L-DKPP/2018.

*B. POIN2 SIKAP DAN TUNTUTAN*

1. Meminta Bawaslu RI memeriksa kembali dan membatalkan Penetapan pendahuluan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan.

2. Meminta DKPP Untuk memeriksa laporan dugaan pelanggaran kode etik kami dan bisa memberikan sanksi pemecatan kepada Komisioner Bawaslu Sumsel.

Demikian Pernyataan Pers ini kami sampaikan. Terimakasih.

Jakarta, 11 Juli 2018.

*TIMTAS MONEYPOL*
1. Marthen Siwabesi
2. Brawijaya
3. Herawan
4. Karman
5. M. Gusli Piliang

Turut Hadir Cawabup Lahat, Drs. H. Parhan Berzah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here