Oknum Disnaker Banten Diduga Lakukan Praktek Ilegal, LSM GNR Desak Inspektorat Provinsi Turun Tangan

0
541

Tangerang Selatan – Oknum Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II ( Tangerang dan Tangsel ) melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan PT Sejahtera Nusa Jaya ( Bandar Jakarta ) yang berada di kawasan Alam Sutra, Selasa, 7 Januari 2020.
Menurut LSM Gerakan Nurani Rakyat Indonesia, tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa orang Oknum Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II ( Tangerang dan Tangerang Selatan ) itu diduga ilegal karena melakukan pemeriksaan perusahaan di tempat yang bukan seharusnya.
Sekjen Pimpinan Pusat LSM GNR Indonesia, Anhar, SH mengatakan, sebagaimana dalam lampiran surat panggilan yang dilakukan oleh UPT Pengawas Tenaga Kerja Wilayah II Kota Tangerang Selatan seharusnya pemeriksaan di lakukan di tempat perusahaan tersebut atau di kantor UPT.
‘Namun yang di lakukan oleh oknum pengawas tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan di kantor disnaker kota Tangerang Selatan,’ kata Anhar, Jum’at 10 Januari 2020.
Anhar mengatakan, kegiatan pemeriksaan tersebut di duga ilegal dan hanya akal – akalan saja untuk melakukan pungli (pungutan liar).
‘Hal tersebut tentu melanggar Undang-Undang khususnya Permenaker 33 tahun 2016 tentang SOP pengawasan ketenagakerjaan,’ ujar Anhar
Anhar menjelaskan, Pengawas Ketenagakerjaan yang melakukan pemanggilan perusahaan tanpa dimasukkan dalam rencana kerja yang dilaporkan ke Dinas ataupun berdasarkan aduan dari masyarakat hal ini juga melanggar permenaker 33 tahun 2016 tentang SOP pengawasan ketenagakerjaan. Oleh karena itu, LSM GNR meminta pihak inspektorat Provinsi Banten untuk turun tangan menangani oknum-oknum tersebut.
‘Kami meminta pihak inspektorat provinsi banten untuk memeriksa oknum pengawas di wilayah II kota Tangerang Selatan,’ ujar Anhar.
Menurut Anhar, fungsi pengawasan ketenagakerjaan menjadi peran yang sangat vital dalam rangka memberikan keseimbangan antara kebutuhan karyawan akan upah dan kemampuan perusahaan untuk membayarkan upahnya. Oleh karena itu, fungsi dan peran Pengawas Ketenagakerjaan harus sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
‘Dan kewenangan itu hanya di miliki oleh bidang pengawasan pada dinas tenaga kerja Provinsi,’ kata Anhar