Mempertanyakan Netralitas Kepolisian dalam Pemilu 2019: Mengawal Pemilu yang Berintegritas

0
214

Kepolisian Republik Indonesia alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Undang-undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat). Dengan demikian, sebagai instrumen negara, maka kepolisian tentunya harus menjalankan tugas fungsinya secara adil kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi, mencerminkan prinsip equality before the law, imparsial dalam menegakkan dan memberikan pelayanan yang setara, tanpa diskriminasi dan bebas dari intervensi kekuasaan dan kepentingan politik praktis.

Dalam hitungan minggu, warga negara Indonesia akan menyelenggarakan perhelatan akbar, melaksanakan pemilihan umum secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. Pemilu merupakan mekanisme politik yang telah disepakati untuk dilaksanakan secara jujur dan adil, sehingga menjamin integritas proses penyelengaraan pemilu dan hasil legitimate.

Hal mendasar dalam penyelenggaraan pemilu yang adil adalah bagaimana prinsip imparsialitas dan keadilan (fairness) ditegakkan untuk menjamin perlakuan yang sama terhadap pemilih dan peserta pemilu (contestant) dan pelaksanaan aturan main yang setara. Prinsip ini menjadi tidak hanya diperuntukkan bagi para pihak yang terkait penyelenggaraan secara langsung pemilu, dalam konteks Indonesia seperti KPU, Bawaslu, tapi juga pihak penegak hukum dan keamanan, untuk menjamin seluruh warga negara dapat melakukan kontestasi politik secara jujur dan adil, tanpa diskriminasi dan rasa takut, mendayagunakan sumberdaya untuk ambil bagian dalam pesta demokrasi.

Dalam kerangka mengawal integritas pemilu 2019 yang akan datang, Kaukus Insan Cita untuk Indonesia (Kita INDONESIA) melakukan analisa terhadap sikap lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam merespon dinamika politik yang berkembang dari masyarakat terhadap pemerintah menjelang pemilu 2019. Analisa ini dilakukan berdasarkan analisa media terhadap sejumlah media online mulai dari Agustus 2018 sampai dengan Maret 2019.

Analisa terhadap sikap lembaga Kepolisian Republik Indonesia dalam merespon dinamika politik pra-pemilu 2019, dimulai dari deklarasi #gantipresiden2019, tokoh-tokoh yang memiliki afiliasi terhadap pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Sandi, dan kampanye.

Hasil analisa terhadap sikap kepolisian dalam merespon gerakan #ganti presiden memperlihatkan sikap represif kepolisian mulai dari (i) pelarangan dengan tidak memberikan izin deklarasi, (ii) pembubaran #gantipresiden2019 sampai dengan (iii) persekusi dalam bentuk perampasan spanduk #gantipresiden 2019 dan (iv) perobekan buku tamu di Rumah Aspirasi Prabowo Sandi di NTB dan yang terkini, yaitu (v) pembatalan konser tribute to Dhani. Di lain sisi, Kepolisian menerapkan standar ganda dengan mengklarifikasi bahwa pernyataan Kapolri yang melarang deklarasi #gantipresiden2019 dilarang. (Matra, 03 September 2018).

Hal tersebut berangkat dari cara pandang Kepolisian Republik Indonesia yang menempatkan #gerakanpresiden2019 sebagai, (i) mengancam persatuan bangsa, (CNNIndonesia, 27 Agustus 2018) (ii) memicu potensi konflik, (iii) mencuri start kampanye, (tito.id, 26 Agustus 2018) dan (iv) (‘makar’ yang akan hendak menggantikan sistem negara. (beritasatu.com, 11 September 2018) Selain itu, pihak Kepolisian juga terlihat cepat proses laporan ujaran kebencian yang dituduhkan terhadap tokoh-tokoh yang berafiliasi kepada pasangan Capres/Cawapres 02, seperti dalam kasus Ahmad Dhani dan Rocky Gerung namun tidak terhadap laporan terkait dengan ujaran kebencian yang disampaikan oleh Bupati Boyolali di ruang publik pada secara explisit diarahkan kepada pribadi Capres 02, Prabowo Subianto.

Sikap diskriminatif juga diperlihatkan oleh pihak Kepolisian dalam merespon kasus yang dinilai sebagai pelanggaran kampanye, seperti dalam (i) penetapan ketua PA 212 sebagai status tersangka pelanggaran kampanye pemilu. (ii) ‘kampanye hitam’ atas Jokowi yang dilakukan oleh anggota masyarakat di Makassar dan emak-emak di Sukabumi yang diidentifikasi berfiliasi kepada Prabowo-Sandi, (iii) pemanggilan Kepala Desa Sampang sebagai saksi atas dugaan pidana pemilu karena dinilai merugikan pasangan capres yaitu 01, dan (iv) penulusuran terhadap nyanyian Prabowo- Sandi oleh anak SD yang viral di media sosial. Namun sebaliknya, pihak Kepolisian berupaya untuk menghentikan penyelidikan atas kasus pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Capres/Cawapres Jokowi-Ma’ruf Amin, terkait dengan iklan di media massa di luar masa kampanye dan tidak memberikan pengamanan yang optimal dan lambat dalam merespon kericuhan yang terjadi saat kampanye Prabowo di Yogyakarta.

Berdasarkan hasil analisis atas sikap Kepolisian dalam merespon dinamika politik pra-pemilu 2019, Kaukus Insan Cita untuk Indonesia menilai bahwa pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah melanggar prinsip profesionalitas dan imparsialitas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan dan melayani masyarakat terkait dengan kontestasi politik menjelang pemilu 2019, sehingga merugikan salah satu pihak peserta pemilu.

Atas dasar itu, Kaukus Insan Cita untuk Indonesia meminta kepada:

Komisi Kepolisian Indonesia untuk memeberikan sanksi etik kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia, karena dinilai tidak dapat menjaga netralitas, profesionalitas dan imparsialitas Kepolisian Republik Indonesia dalam merespon dinamikan politik pra-pemilu 2019.
Badan Pengawas Pemilu meninjau kembali efektivitas Gakkumdu sebagai instrumen penegakan hukum terhadap pelanggaran pemilu.

Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan investigas secara mendalam dan komprehensif atas pelanggaran prinsip netralitas, profesionalitas dan imparsialitas Kepolisian Republik Indonesia dalam merespon dinamikan politik pra-pemilu 2019.

Jakarta, 15 Maret 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here