KPW Banten Rekan Indonesia Dukung Kebijakan Gubernur Banten Terkait Pengobatan Gratis Dengan E-KTP

0
45
Ketua KPW Rekan Indonesia, KPW Banten, Rijal

MMORR.NEWS, BANTEN – Rencana Gubernur Banten Wahidin Hakim yang akan menjalankan program pengobatan gratis dengan E-KTP mendapat dukungan penuh Relawan Kesehatan Indonesia (Rekan Indonesia) KPW Banten.

Seperti diberitakan media massa Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku akan tetap melanjutkan program kesehatan gratis menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (E-KTP).

Meskipun, Kementerian Kesehatan telah menyurati Pemprov Banten untuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jaminan kesehatan nasional (JKN).

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Gubernur Banten usai memimpin rapat awal bulan bersama OPD di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Senin (5/3/2018).

Ketua KPW Rekan Indonesia KPW Banten, Rijal dalam keterangan persnya di Pamulang, Tangerang Selatan Hari ini (6/3/2018) menyatakan mendukung penuh kebijakan gubernur Banten ini, kami bahagia dan merasa bersyukur gubernur bisa sejalan dengan kehendak rakyat Banten terkait urgensi diberlakukannya jamkesda di Banten.

Menurut Rijal, keputusan ini sangat tepat dan ditunggu oleh masyarakat Banten terutama warga miskin. Banyak pengalaman Rekan Indonesia KPW Banten dalam mendampingi pasien miskin yang terbentur regulasi BPJS sehingga tidak dapat dijamin pembiayaan kesehatannya melalui JKN.

“Kami pernah beberapa kali mendampingi masyarakat di rumah sakit, bahkan kejadian terbaru saat kami mendampingi balita Almarhum Fathan asal Lebak Banten. Saat berobat di Rumkit Fatmawati, waktu itu org tua pasien yang hanya kuli serabutan belum punya BPJS dan untuk mendaftar terbentur regulasi permenkes no. 28/2014” papar Rijal.

“Sehingga orang tua almarhum harus membayar sekitar 39 juta karena tidak paham skema Dan alur menjadi peseta BPJS gawat darurat, kami usahakan sampai telepon kepala dinas kesehatan Lebak, kepala dinas sosial Lebak untuk menanggung biaya, semua tidak bisa karena terbentur aturan BPJS no 1 tahun 2015, alasan kedua jamkesda belum disahkan karna gubenrur masih menunggu surat balasan dr menkes” Rijal menjelaskan.

Oleh sebab itu Rijal dan seluruh kader Rekan Indonesia sangat mengapresiasi keputusan gubernur ini dan siap mendukung serta mengawal kebijakan gubernur Banten Wahidin Halim yang akan menjalankan pengobatan gratis dengan E-KTP.

“Kami apresasi dan kami akan ada digarda depan untuk berjalannya program ini, bahkan kami siap datang untuk berhadapan dengan mentri kesehatan” tutup Rijal. ***

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here