KPK Diminta Usut Dugaan Korupsi Pembangunan 30 Puskesmas di DKI Jakarta

0
64
Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho (pertama dari kanan)

MMORR.NEWS, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut dugaan korupsi proyek pembangunan sekitar 30 puskesmas di DKI Jakarta. Permintaan itu disampaikan Relawan Kesehatan Indonesia yang melaporkan dugaan korupsi ini kepada KPK, Rabu (24/1).

Ketua Nasional Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho mengaku sudah menyerahkan berbagai bukti yang dimiliki kepada KPK terkait dugaan korupsi ini. Menurutnya, dugaan korupsi ini menguat lantaran mangkraknya proyek pembangunan puskesmas pada APBD DKI tahun 2017.

“Kami dari Relawan Kesehatan Indonesia tadi sudah memberikan berkas aduan dugaan adanya tindak pidana korupsi terkait pembangunan 30 puskesmas di DKI pada APBD 2017. Jadi, berdasarkan penelusuran kami banyak temuan yang harus kami laporkan ke KPK yang terindikasi adanya korupsi dan kolusi,” kata Agung usai melaporkan dugaan korupsi ini di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (24/1).

Agung menuturkan, dugaan korupsi ini memiliki pola dan modus yang serupa dengan dugaan korupsi proyek pembangunan 18 puskesmas pada APBD 2016 yang saat ini sedang diusut oleh Bareskrim Polri. Sejumlah kesamaan pola dan modus itu, di antaranya kedua proyek ini sama-sama menggunakan lelang konsolidasi. Sistem ini berpotensi membuat proyek mangkrak atau pengerjaannya terlambat karena satu perusahaan dengan satu kontrak mengerjakan proyek yang demikian banyak.

Selain itu, metode pembangunan menggunakan design and build yang terbukti gagal menepati waktu dan tidak sesuai dengan janjinya serta tidak menggunakan proses perencanaan sehingga menyulitkan pemeriksa menentukan kualitas bangunan dan memuja celah terjadinya korupsi. “Pembangunan yang terlambat ini dipaksakan oleh kontraktor maupun oknum Dinas Kesehatan untuk melakukan penyerapan secara maksimal tanpa memandang progres di lapangan,” tegasnya.

Agung menyebut, dugaan korupsi ini terindikasi merugikan keuangan negara hingga Rp 300 miliar. Agung menyatakan, Kepala Dinas Kesehatan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan kontraktor sebagai pihak yang diduga bertanggung jawab atas dugaan korupsi ini. “Kami melaporkan Kepala Dinas Kesehatan terus PPK, dan MK (Manajemen Konstruksi),” pungkasnya. (rls/bs-in/red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here