Korupsi PLTU Riau-1. FRAKSI : Segera Tangkap Dirut PLN Sofyan Basyir & Mensos Idrus Marham

0
111

MMORR.NEWS – Ratusan masa yang menamakan dirinya FRAKSI (Front Rakyat Anti Korupsi) menggeruduk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di bilangan Kuningan Jakarta, Senin (20/08/2018). FRAKSI mendesak agar KPK segera tangkap Dirut PLN Sofyan Basyir & Mensos Idrus Marham karena di duga terlibat kasus korupsi PLTU Riau-1 yang saat ini telah menetapkan beberapa tersangka dari DPR RI dan pengusaha.

Tubagus Fahmi Arifin Koordinator FRAKSI kepada media mengatakan,  PT PLN (Perusahaan Listrik negara) merupakan BUMN terbesar bersama Pertamina dan Telkom. PLN besar dari aspek value asset yang mencakup seluruh wilayah tanah air maupun dari skala bisnisnya yang jumbo. Ditahun 2017 saja pendapatannya Rp 255,29 Triliun dengan keuntungan bekisar Rp 37 Triliun naik sebesar 14,6 persen. 

Sejak dipimpin Sofyan Basir Dirut sejak 23 Desember 2014 PLN menjadi anomali disatu sisi menghasilkan profit yang besar tapi disisi lain terjdi akumulasi distorsif buat pelanggannya dari kalangan rakyat kecil dimana sejak 2017 pemerintah mencabut subsidi listrik 900/kv dimna ada 19 juta pelanggan dari rakyat miskin.

“Belum lagi ternyata tarif listrik untuk rakyat kecil sebesar 1467/Kwh. Tarif ini jelas mahal bila di sandingkan dengan Malaysia 1374/Kwh. Thailand 1351/Kwh bahkan dengan Vietnam 1279 /Kwh”, ungkap Fahmi.

Dia menjelaskan, listrik mahal karena adanya KKN di PLN saat ini sedang di usut KPK sudah masuk gelar perkara pada awal Februari 2018 dan setelah pada 25 Januari 2018 Sofyan Basir diperiksa KPK sebagai saksi. Kasus dugaan mega korupsi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) yang berpotensi merugikan negara sekitar Rp 130 triliun akibat kejahatan mark up proyek sewa 5 kapal turbin apung milik Kapowership Zeynep Sultan asal Turki.

Kapal yang disewa untuk 5 tahun sejak 2015 sampai 2020 dan kerugian negara bisa mencapai Rp 18,7 Trilliun, Sofyan Basyir yang berlatar bankir (sebelumnya Dirut Bukopin dan BRI) ternyata berbalut dengan banyak KKN. 

Belum juga ada titik terang PLTD tibalah KPK meng OTT para pihak dalam kasus PLTU Riau-1 yang mentersangkakan Eny Saragih anggota DPR dan Johanes Kotjo (pengusahanya). Politisi Partai Golkar itu ditangkap KPK saat sedang berada di kediaman Idrus Marham (Mensos RI).

Eni Saragih diduga menerima suap Rp 4,8 miliar terkait pembangunan PLTU Riau-1 dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes Kotjo. Karena ini project di PLN tentu Sofyan Basyir terserimput juga. Dan akhirnya Penyidik KPK menggeledah rumah Sofyan Basir, sebut Fahmi.

 “Logikanya, kalau penyidik melakukan penggeledahan di rumah Dirut PLN pasti terkait dengan alat bukti yang berhubungan dengan peran Dirut PLN pada kasus yang sedang ditangani penyidik,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata”

KPK juga menggali sejauh mana peran Sofyan sebagai Dirut PLN dalam skema kerja sama proyek PLTU Riau-1 ini. KPK juga menyinggung proses penunjukkan langsung dalam proyek ini. 

“Kami mendalami lebih jauh apa saja yang terjadi saat penunjukkan langsung itu. Itu salah satu poin. Skema yang lebih besar juga jadi concern KPK, karena nilai proyek ini kan sangat besar”, tegas Alex di Jakarta, Senin pekan lalu.

Famhi menegaskan, Jelas sudah dari rangkaian ini Sofyan Basyir ada indikasi dalam pusaran KKN. Sofyan Basyir sangat tidak mendukung program Revolusi Mental pemerintah yakni BUMN harus good corporate governance. Maka dari itu kami yang tergabung dalam FRAKSI (Forum Rakyat Anti Korupsi ) menuntut KPK

Pertama, usut tuntas KKN PLN tanpa pandang bulu. Kedua, usut tuntas kasus PLTU RIAU 1 dan pihak – pihak terkait tanpa tebang pilih. Ketiga. Segera tangkap dan adili Dirut PLN Sofyan Basir dan Idrus Marham/MENSOS. Demikian Fahmi.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here