Ketua PN luwuk Di ‘Nonjobkan’. Nasir SH : Harusnya Ahmad Yani Di Pecat

0
420

MMORR.NEWS – Ketua Pengadilan Negeri (PN) Luwuk Provinsi Sulawesi Tengah di ‘nonjobkan’ alias tanpa palu. Nasir, SH kuasa hukum dari salah satu warga yang di gusur menyambut baik keputusan ketua Mahkamah Agung Hatta Ali yang telah menonaktifkan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Ahmad Yani.

Bukan cuma dinonaktifkan tapi juga di non jobkan atau hakim tanpa palu. Keputusan tersebut keluar setelah ada pertemuan yang berlangsung di kantor MA RI pada Selasa (17/4/2018) yang dihadiri Ketua MA Hatta Ali dan pihak Komisi III DPRI.

“Ketua pengadilan Luwuk tidak profesional dalam melaksanakan tugas, sebab eksekusi lahan di Tanjung Sari Luwuk pada tanggal 19 Maret 2018 lalu terjadi ‘error in object’ karena tidak sesuai dengan data dan domumen yang sudah kami laporkan ke BAWAS MA”, sebut Nasir dalam keterangannya pada redaksi, Jumat (20/04/2018)

Menurut Nasir, Ahmad Yani untuk sementara tidak bisa lagi mengadili, memeriksa dan memutuskan suatu perkara. Selain itu yang bersangkutan juga dimutasi ke PN Kendari Sulawesi Tenggara.

“Ketua PN Luwuk, juru sita atau panitera PN Luwuk juga dengan mendapat sanksi berupa mutasi demosi atau dipindahkan dari PN Luwuk”, ungkap pria berdarah Buton Sulawesi Tenggara ini.

Sejak awal tambah Nasir,saya sangat tegas menyampaikan ketua PN Luwuk jangan hanya di nonjobkan sebab kalau cuman di nonjobkan tidak sebanding dengan perbuatannya terhadap warga korban eksekusi yang runah seharusnya tidak masuk objek eksekusi ikut dieksekusi.

“Sekarang ratusan unit rumah warga dan 343 KK yang terdiri dari 1591 jiwa sudah rata dengan tanah masa ahmad yani hanya di nonaktifkan saja”, sesal Nasir.

Lanjut dia, dalam hearing warga dengan komisi III DPR (10/04/2018) di kantor Bupati Banggai, terungkap pengakuan panitera saat ditanya oleh anggota komisi III DPR RI Masinton Pasaribu, ada sejumlah dana yang diberikan kepada ketua PN Luwuk sejumlah 1 milyar lebih yang diberikan secara bertahap melalui panitera.

Sanksi seperti itu tidaklah sebanding dengan terampasnya hak milik warga dan rumahnya yang diluluhlantakkan dan ratsan rumah dirobohkan.

“Komisi Yudisial (KY) segera melakukan pemeriksaan terhadap Ketua PN Luwuk dan memberikan sanksi berat berupa pemecatan. Ahmad Yani harus dipecat”, tegas Nasir.

Pihak kepolisian lanjut dia, dalam hal ini BARESKRIM Polri juga segera menelusuri adanya dugaan aliran dana kepada Ketua PN Luwuk. Siapa yang memberi dan siapa yang menerima. Karena ada dugaan penyalahgunaan kewenangan dan jabatan. Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PATK) agar menelusuri adanya dugaan aliran dana kepada Ketua PN Luwuk.

“Saya dan tim sedang dalam proses melakukan gugatan ‘derden verzet’ terhadap pelaksanaan eksekusi tersebut dan memohon kepada PN Luwuk agar dijatuhkan putusan ‘uitvoerbaar bij’voorraad’ atau putusan serta merta agar hak-hak masyarakat segera dipulihkan kembali di atas tanah miliknya yang terlanjur dieksekusi”, pungkas Nasir.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here