Kebijakan Pemda Sumut Disoal, Persadaan Mahasiswa Sumut Sampaikan 14 Pernyataan !

0
216

MMORE.NEWS – Mahasiswa yang terhimpun dalam Persadaan Mahasiswa Sumatera Utara, kamis (12/04) meminta agar Kementerian Dalam Negeri, segera mengevaluasi segala bentuk kebijakan yang ada di daerah.

Koordinator Persadaan Mahasiswa Sumatera Utara, Yakub Batubara dalam keterangan tertulis menyampaikan 14 pernyataan sikap. Salah satunya adalah meminta agar Kementerian Dalam Negeri segera mengevaluasi kebijakan daerah mengenai teknis, pelaksanaan, serra peraturan penetapan calon kepala desa.

Menurut Yakub, pelaksanaan dan peraturan penetapan calon kepala desa melalui panitia Pilkades yang ditunjuk langsung oleh pemerintah daerah, dinilai rawan akan adanya praktek nepotisme.

“Kami meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, agar segera mengevaluasi segala kebijakan daerah itu,” ujar Yakub Batubara, kamis (12/04) dalam keterangan tertulis seperti diterima redaksi.

Berikut ini adalah 14 Pernyataan sikap Persadaan Mahasiswa Sumatera Utara.

Pertama, meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kemendagri, agar mengevaluasi segala kebijakan daerah terkait dengan tekhnis, pelaksanaan dan peraturan penetapan calon kepala desa melalui panitia yang ditunjuk pemerintah daerah.

Kedua, meminta agar UU No.  6 tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan berpikir setiap stakeholder kepala daerah maupun DPRD untuk tidak merampas hak warga sipil dalam proses demokratisasi pengajuan bakal calon pemilihan,  pengangkatan kepala desa bagi yang terpilih.

Ketiga, setiap kebijakan daerah agar tidak merugikan semua pihak dan tidak bertentangan dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terkait siapa yang boleh dan tidaknya mencalonkan diri sebagai calon kepala desa.

Keempat, meminta pemerintah daerah mulai dari jajaran walikota/bupati hingga legislatifnya tetap memuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang demokratis, transfaran dan terbuka.

Kelima, meminta kepada pejabat daerah agar menjalankan peraturan daerah dan keputusan bupati untuk tetap tidak menyalahi aturan secara konstitusional UUD NRI 1945.

Keenam, meminta Kementerian Dalam Negeri mencabut segala keputusan yang dianggap merugikan hak politik warga untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa hampir semua desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara.

Ketujuh, meminta pejabat daerah yang tidak pro terhadap nilai-nilai demokrasi agar diberikan sanksi terkait penetapan calon kepala desa yang tidak transfaran, objektif dan terkesan politis oleh pejabat daerah di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Kedelapan, meminta Pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk tidak mengorbankan hak politik warga dengan melakukan tahapan ujian psikotes, wawasan kebangsaan dan uji kesehatan secara fisik kepada Bakal Calon Kepala Desa hanya dengan penilaian subjektif dan tidak masuk akal.

Kesembilan, menghentikan segala proses pemilihan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan sebab masih ada unsur ketidakpastian hukum, permainan demokratisasi yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu.

Kesepuluh, semua bakal calon yang dimenangkan dan diloloskan sebagai kandidat calon kepala desa dianggap lebih tidak layak dari segi usia dan pendidikan, hal ini berbeda dengan bakal calon yang digagalkan sebagai kandidat calon kepala desa terbukti sebagai usia produktif dan rata-rata para sarjana.

Kesebelas, meminta kepastian hukum kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan peluang bagi warga yang dimajukan oleh masyarakat secara luas untuk bisa berpartisifasi dalam pemilihan kepala desa dalam waktu dekat ini di Kabupaten Tapanuli Selatan pada khususnya dan seluruh wilayaj Indonesia pada umumnya.

Kedua belas, mahasiswa Sumatera Utara meminta dengan secara tegas, cermat dan tepat dalam hal penyelesaian bakal calon kepala desa untuk bisa berfartisifasi dalam pemilihan kepala desa secara demokratis dalam waktu dekat bulan April 2018 ini.

Ketiga belas, mahasiswa, Organisasi Kepemudaan dan seluruh warga Sumatera Utara yang berdomisili di Jakarta meminta kepada pemerintah daerah menjaga kondusifitas dan kejujuran berdemokrasi.

Keempat belas, menolak dengan tegas apabila hasil pemilihan kepala desa di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara sudah di setting terlebih dahulu dengan dalih peraturan daerah namun hanya ingin memajukan calon-calon tertentu yang diinginkan oleh pejabat setempat. (Haji Merah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here