Kapolres Banggai Bubarin Pengajian. Pengacara Warga : Kapolda Sulteng & Ketua PN Luwuk Harus Di Copot

0
229

MMORR.NEWS – Kuasa hukum warga Tanjung Kabupaten Luwuk Sulawesi Tengah (Sulteng) Nasir, S.H. menyambut baik pencopotan Kapolres Banggai AKBP Heru Pramukarno atas insiden pembubaran pengajian, penggusuran yang tidak manusiawi, tidak toleran dan melanggar HAM di Tanjungsari Luwuk Banggai Senin 19 Maret 2018 lalu.

“Seharusnya Mabes Polri tidak berhenti sampai di Kapolres, tetapi Kapolda Sulawesi Tengah dan jajarannya juga harus diperiksa dan diproses hukum terkait penggusuran ini”, ujar Nasir dalam perbincangan dengan redaksi, Minggu (25/03/2018)

Menurut Nasir, sebab soal penggusuran Tanjung ini, pernah digelar di Polda Sulteng, artinya urusan penggusuran bukan urusan Kapolres tetapi Kapolda juga. Bila perlu kapoldanya dicopot juga jangan hanya kapolres saja, tegas Nasir.

Warga tanjung kata Nasir, menempati lahan tersebut karena memiliki sertifikat bukan masuk menyerobot begitu saja. Klien kami beli tanah dari ahli waris dan telah terbit sertifikat hak milik nomor : 24 yang diterbitkan oleh kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banggai tanggal 17 Desember 2010 dan sertifikat atas nama klien kami sampai saat dilakukan eksekusi tidak pernah digugat pembatalan ke PTUN, erang Nasir. 

Lanjut dia, menurut asasnya pembeli yang beritikad baik dilindungi undang-undang, tapi ini justru ikut digusur, apalagi saat ini klien kami juga mengajukan perlawanan di Pengadilan Negeri Luwuk dengan register perkara Nomor: 17/Pdt.Plw//2018/PN.Lwk.

Awalnya perlawanan yang kami ajukan hakimnya ditangani oleh ketua PN Luwuk  Ahmad Yani, kami keberatan karena posisinya tidak netral dan sudah diminta diganti ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, akhirnya diganti dengan hakim yang lain.

Kami juga telah melayangkan surat permohonan perlindungan hukum dan pembatalan eksekusi kepada Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali dengan tembusan ke BAWAS Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu namun tidak pernah ditindaklanjuti, beber Nasir.

Dia menegaskan, sampai saat ini ahli waris tidak bisa menunjukan mana batas-batas tanahnya, ini kok ujug-ujug main gusur saja. 

“Saya sebagai kuasa hukum warga tanjung akan segera melaporkan ahli waris terkait memberikan keterangan palsu soal pembelian tanah, karena klien saya memiliki sertifikat tersebut atas pernyataan ahli waris tersebut dan ahli waris tersebut sudah menerima sejumlah uang dari klien saya sehingga atas pernyataan ahli waris tersebut BPN menerbitkan sertifikat kepada klien kami. Ini kok malah di gusur juga rumah klien saya”

“Saya meminta kepada Ketua Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk memeriksa Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Ahmad Yani dan segera mencopotnya. Beliau orang yang paling bertanggungjawab atas insiden penggusuran di tanjung Luwuk, Harusnya ketua PN menjaga etika pergaulan dengan advokat. Tidak boleh melakukan pembicaraan di depan umum apalagi dengan pengacara yang sedang berperkara seperti foto yang beredar di publik,pungkas Nasir.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here