Jokowi Presiden Gagal?

0
34

Trijon Aswin

Jurnalis Nusantara.news

KAMPANYE pemilihan presiden selalu identik dengan dua hal: Menyerang yang lama dan menawarkan yang baru. Sebagai presiden yang sedang menjabat, Joko Widodo memang berada dalam posisi diserang oleh Prabowo Subianto. Jokowi tidak saja harus meyakinkan publik dengan prospek program masa depannya, tetapi juga harus sibuk mencari alasan terhadap berbagai kelemahan pemerintahannya.

Jika Prabowo bisa sepenuh tenaga menyerang, Jokowi mesti membagi tenaga untuk bertahan. Kalau menggunakan analogi teori sepakbola, menyerang itu adalah pertahanan terbaik. Sementara pihak yang bertahan, semestinya mencuri kesempatan untuk melakukan serangan balik secara tepat dan terencana.

Prabowo misalnya melansir pernyataannya tempo hari tentang “negara bubar”. Konteksnya jelas untuk menegaskan kegagalan pemerintah saat ini mengelola negara. Prabowo juga pernah mengatakan pemimpin Indonesia saat ini telah gagal dalam mengelola negara. Sebab banyak kekayaan nasional yang justru dinikmati oleh pihak asing, sementara rakyat Indonesia tidak dapat menikmati kekayaan negaranya sendiri.

Tudingan gagal itu tentu saja dibantah oleh pihak Jokowi. Bantahan itu berupa pemaparan data-data keberhasilan yang sudah dicapai. Atau, kalau belum ada yang tercapai, bisa berkelit dengan alasan sedang dalam proses, atau menyebutnya sebagai warisan kegagalan pemerintah terdahulu.

Tetapi, pertanyaannya, benarkah pemerintahan ini gagal mengelola negara?

Sebenarnya tak sulit mengukur keberhasilan sebuah negara. Bergantung pada apa yang ditentukan negara tersebut sebagai cita-cita dan tujuan mereka bernegara. Bagi Indonesia, sudah jelas, cita-cita dan tujuan diformatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Walaupun UUD 1945 sudah diamandemen empat kali, namun Preambule ini tidak diutak-utik. Itu menunjukkan kesepakatan kolektif bangsa ini untuk tidak mengubah tujuan dan cita-cita nasional.

Cita-cita nasional bangsa ini ialah Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, serta berkehidupan kebangsaan yang bebas. Dengan negara yang demikian, bangsa ini bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial.

Jadi, di tengah simpang-siur berbagai hasil survei tentang keberhasilan pemerintah atau kepuasan publik terhadap Presiden, sebetulnya mudah saja mengukur keberhasilan itu: Apakah cita-cita dan tujuan nasional itu semakin dekat atau malah menjauh.

Pencapaian tujuan itu adalah tanggungjawab pemerintah, karena merekalah yang mengelola negara. Pemerintah harus bertanggung jawab melindungi seluruh warga dan segenap tanah tumpah darah negeri ini.

Sebutlah satu contoh sederhana saja. Misalnya, Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, lalu dihukum mati karena terlibat tindak kejahatan. Kejahatan itu mereka lakukan karena mengalami perlakuan buruk dari pemberi kerja.

Coba kita pandang persoalan ini dari hulunya. Setiap warga negara berhak atas pekerjaan apa pun yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat (2) UUD NRI 1945, menyebutkan, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Bekerja ke luar negeri juga layak dengan kemanusiaan. Karena itu pekerjaan yang legal. Jika “pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” adalah hak warganegara, maka pengertian konotatifnya menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkannya. Tugas konstitusional pemerintahlah untuk membuat semua bidang pekerjaan itu menjadi layak bagi kemanusiaan.

Masalah yang dihadapi TKI kita adalah rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan kerja, sehingga mereka tidak terserap di sektor formal. Sebagian besar TKI, khususnya TKW, bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sementara para pekerja dari Filipina dan Korea mampu menerima pekerjaan sebagai tenaga profesional.

Lalu, di mana peran negara ini melindungi warganya? Di mana pula mencari bukti jika pemerintah sudah menjalankan kewajiban konstitusionalnya? Keberhasilan menjalankan peran itu, adalah salah satu ukuran keberhasilan pemerintah mengelola negara.

Pemerintah negara yang tidak mampu melindungi warganya, termasuk yang bermukim di negara lain, bisa disebut telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Kalau tidak tercapai, artinya Indonesia gagal bernegara. Kita tak perlu berdebat mengenai kriteria dalam kategorisasi Robert Rotberg tentang negara kuat (strong states), negara lemah (weak states), negara gagal (failed states), dan negara rubuh (collapse states), karena kriterianya sudah jelas tertera Preambule konstitusi kita.

Silakan disimpulkan, apakah benar Jokowi gagal mengelola negara. Yang jelas, risiko sebagai petahana memang begitu: Rapornya pasti tak semua biru. Lain halnya dengan penantang seperti Prabowo, karena belum ada yang bisa dinilai.

Jadi, tidak usah berpanas hati mendengar berbagai penilaian. Sebab, kampanye pasti punya dua sisi itu: Menyerang yang lama dan menawarkan yang baru.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here