Dua Perwira Polri Jadi Plt Gubernur, Mendagri Langgar 3 Undang-Undang

0
152

 

MMOR.NEWS – Penunjukan dua perwira Polri aktif sebagai Pelaksana Tugas Pejabat (Plt) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara dianggap memunculkan polemik yang tak berkesudahan. Langkah Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo itu dinilai melanggar aturan dan sejumlah Undang-Undang.

Hal itu disampaikan Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Fadli Ramadhanial, seperti dilansir redaksi dari beberapa sumber, salah satunya Hukum Online, Selasa (30/01) di Jakarta Pusat. “Langkah penunjukan anggota polisi aktif jadi penjabat gubernur, berpotensi melanggar sejumlah UU,” kata Fadli.

Langkah Mendagri, kata Fadli, jelas melanggar Undang-Undang (UU), dari mulai UU No 10 Tahun 2016, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada), UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Menurut Fadli, dalam UU Pilkada, secara tegas sudah diatur dengan jelas, tentang perihal pengisian kekosongan jabatan gubernur, yang diangkat sebagai pelaksana tugas (Plt) gubernur yang berasal dari jabatan madya.

Seperti diketahui, dalam UU Pilkada pasal 201 ayat (1) itu diterangkan, Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat pejabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya, sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Lebih lanjut, kata Fadli, jabatan pimpinan tinggi madya itu dijabarkan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b UU No 5 Tahun 2014 Tentang ASN. Merujuk pada aturan itu, Fadli menjelaskan, semestinya Mendagri sudah mengetahui sebelum mengambil keputusan untuk menunjuk pejabat pelaksana tugas gubernur.

“Karena itu, tindakan Mendagri yang hendak menunjuk perwira polisi sebagai gubernur Sumatera Utara dan Jawa Barat yakni Irjen Pol M. Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin, berpotensi melanggar UU Pilkada itu.” kata Peneliti Hukum Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli, dalam keterangannya.

Terpisah, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) Mustafa Fakhri menilai, jabatan pelaksana gubernur semestinya berasal dari jabatan pimpinanan tinggi madya. Yakni, berasal dari kalangan sipil seperti diatur dalam Pasal 201 ayat (10) UU Pilkada.

“Rencana Mendagri menunjuk anggota Polri aktif sebagai pelaksana tugas gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara wacana yang tidak berdasarkan hukum dan menciderai  semangat reformasi,” kata Mustafa Fakhri. (Haji Merah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here