DPP GEMURA Gelar Diskusi; Akademisi dan Pafindo Minta Pemerintah Bangun Karakter Bangsa

0
103

DPP GEMURA kembali menggelar diskusi kebangsaan. Diikuti oleh mahasiswa dan generasi millenial, diskusi bertajuk, “Hoax Dimana-mana, Apakah Revolusi Mental Gagal?”, dilaksanakan pada Sabtu (16/2/2019) di Fakultas Kopi, Setia Budi Jakarta.

Narasumber yang hadir, diantaranya Bursah Zarnubi (Ketua Umum PGK), Agustinus Rahardjo (Deputi IV KSP), RM Bagiono (Pafindo, BPI), Indrawati Rahmadani (Akademisi).

Hoax sebenarnya sudah ada sejak lama, hanya saja media penyebarannya masih konvensional. Namun sekarang, hanya dengan jari dan media sosial semua berita bisa menyebar luas.

“Revolusi mental belum bisa dikatakan gagal karena kita lihat warga masyarakat masih ada yang gotong royong, dan menjunjung kebersamaan. Hanya saja, hoax ini memperlambat revolusi mental. Harusnya, hoax bisa lebih dicegah oleh pemerintah karena pemerintah punya semua instrumen, ” ungkap Indrawati Rahmadani.

“Di samping itu, payung hukum yang digunakan untuk menjerat pelaku hoax harus jelas, jangan bermata dua atau tumpang tindih,” imbuhnya.

Bagi millenial, ancaman hoax tidak lepas dari keseharian mereka karena intensitas penggunaan media sosial mereka tinggi. Apalagi jika millenial jarang baca literatur utama, akan mudah menjadi korban hoax.

“Saran saya lebih baik sering baca buku dibanding gunakan gadget. Saya juga sering sampaikan kepada komunitas saya, melalui internal dahulu kita sampaikan bahwa berita apapun harus diverifikasi terlebih dulu. Jangan langsung menyebarluaskannya,” papar perempuan cantik berambut pendek ini.

Salah satu indikator negara modern adalah kedewasaan dalam penggunaan gadget. Jadi, tidak setiap orang bisa menggunakannya, terlebih bagi anak yang belum paham literasi. “Untuk itu, pemerintah harus menyiasati ancaman hoax ini,” harapnya.

Senada dengan hal itu, RM Bagiono, ketua Pafindo (Perkumpulan Artis Film Indonesia) juga menyampaikan bahwa mental dan karakter bangsa harus dibangun sejak kecil.

“Pendidikan karakter dan pengamalan moral Pancasila harus diberikan sejak kecil, bahkan harus menjadi kurikulum tersendiri agar rumusan bagaimana pola anak didik diarahkan untuk membangun bangsa,” ungkapnya.

Mental anak didik harus diluruskan agar tidak terjadi lagi insiden murid melecehkan guru, tidak hormat dan hilangnya sopan santun kepada orang tua. Selain pendidikan formal, penanaman nilai Pancasila juga bisa dilakukan melalui film.

“Saya orang film, jadi mengerti bahwa film dapat memuat nilai-nilai Pancasila, terlebih film sejarah yang mampu menggerakkan semangat nasionalisme. Sayangnya, negara tidak hadir untuk memberikan kontribusi bagi perfilman di Indonesia. Jangankan finansial, tentang tata edar film saja masih mendiskreditkan film nasional,” imbuhnya.

Film Indonesia saat ini sudah membaik dari segi jumlah penontonnya. Hal ini harusnya dapat dijadikan rujukan bagi pemerintah untuk membangun nasionalisme melalui film.

“Memberikan bantuan untuk produksi film nasional yang memuat nilai Pancasila, atau membenahi seluruh aturan tentang perfilman yang lebih pro film nasional bisa menjadi langkah pemerintah untuk membangun karakter bangsa melalui film,” imbuh RM Bagiono yang juga menjabat sebagai Ketua BPI ini. (Red-ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here