Diduga Memalsukan Dokumen, Liem David Dilaporkan

0
425

Liem David Halim, dan beberapa orang dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Senin, 4 Februari 2019. Dian Farizka S.H., M.H., CPL., CPCLE., dkk., sebagai Kuasa Hukum atas nama klien Yudi Haryono melaporkan mereka dengan Laporan Polisi No. LP/723/II/2019/PMJ/Dit.Reskrimum.
Dalam laporan polisi, terlapor adalah Liem David Halim, Meri Efda, dan Rianda Rifiyusnita yang diduga melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat, Pemalsuan Akta Otentik dan Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik sebagaimana Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 266 KUHP.

Obyek yang dipermasalahkan adalah Sertifikat Hak Milik No. 700 atas nama Yudi Haryono beserta anak-anaknya yang masih kecil sebagai ahli waris sekarang sudah berubah menjadi atas nama Tuan Liem David Halim pada tanggal 30 Oktober 2017, sehingga Klien kami mengalami kerugian materiil dan immateriil.

“Perlu diingat bahwa kami menduga Akta Jual Beli No. 160 yang dibuat oleh Rianda Riviyusnita adalah cacat hukum karena Klien tidak pernah bertanda tangan sekalipun dan di dalam akta tersebut anaknya masih di bawah umur yaitu 8 tahun dan 3 tahun sejak ditandatangi AJB tahun 2017, seharusnya anak yang dibawah umur wajib mendapatkan penetapan dari Pengadilan terlebih dahulu” ujar Dian Farizka.

“Kami berharap kepada para penegak hukum agar keadilan lebih dijadikan jargon sebagai panglima tertinggi untuk menumpas kezoliman dan tidak semata-mata yang dilawan ini adalah seorang penguasa sehingga keadilan menjadi terbelenggu” ujar Dian Farizka
Ini adalah batu uji bagi penegak hukum karena ada dugaan konspirasi jahat dengan faktor kesengajaan dan bekerja secara bersama-sama dalam tindakan melawan hukum.

Untuk memanggil notaris PENYIDIK tidak perlu meminta persetujuan MPD karena di dalam pasal 66 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris SUDAH DICABUT oleh MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Perkara No. 49/PUU-X/2013.

“Perlu diingat kalaupun ada Notaris atau PPAT yang diperiksa oleh penyidik wajib hadir dan tidak semata-mata dengan dalih harus meminta persetujuan ke MPD. Harus bisa membedakan antara kode etik dan tindak pidana” tutup kuasa hukum Yudi Haryono. (Red-ms)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here