Di Anggap Menghina, Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia Laporkan Ma’ruf Amin Ke Bawaslu

0
29

MMORR.NEWS – Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia (ITMI) melaporkan pidato politik KH. Ma’ruf Amin selaku Cawapres pada hari Sabtu, 10 November 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan, “Pihak-pihak yang kerap mengkritik kinerja Presiden Jokowi sebagai orang-orang yang budek (tuli) dan buta,”.

Yogi Matsuni perwakilan Ikatan Tuna Netra Muslim Indonesia saat menggelar jumpa pers di Bawaslu RI mengatakan, ucapan Kiai Ma’ruf telah membuat banyak pihak tersinggung, marah, kecewa, serta tidak terima atas pernyataannya.

Seperti kali ini, kami para tunanetra yang mewakili ratusan tunanetra lainnya telah bersikap untuk mengambil langkah hukum terhadap pidato politik daripada KH. Ma’ruf Amin selaku Cawapres tersebut, sebut Yogi Kamis (15/11/2018).

Dalam laporan ini Yogi di dampingi oleh Ahmar Insan Rangkuti, S.H Tim Advokat Peduli Keadilan (TAPK) dengan tujuan agar ke depannya kejadian serupa yang terkesan merendahkan maupun menghina kaum disabilitas tidak lagi terulang. ” seperti dalam asas penghormatan terhadap martabat”, sebut Yogi.

Dia menjelaskan, ada Undang-Undang Disabilitas, yang merupakan pengakuan terhadap harga diri penyandang disabilitas, agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya, yakni hak-hak kaum disabilitas harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Atas hal tersebut, dan dikarenakan KH. Ma’ruf Amin di dalam menyampaikan pidato politiknya selaku Cawapres Pemilu 2019, maka para tunanetra yang mewakili ratusan tunanetra lainnya tersebut, dalam hal ini menempuh langkah hukum dengan melaporkannya ke Bawaslu RI, dan mohon agar diberikan sanksi sebagaimana mestinya berdasarkan aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

“Patut diduga Cawapres KH. Ma’ruf Amin telah melakukan penghinaan terhadap golongan masyarakat penyandang disabilitas, melakukan penghasutan terhadap perseorangan ataupun masyarakat, serta mengganggu ketertiban umum. Sebagaimana diatur di dalam Pasal 280 Ayat (1) butir c, butir d, dan butir e Juncto Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu)”, ungkapnya pada media.

Seperti di ketahui ada beberapa kelompok masyarakat telah melaporkan Kiai Ma’,ruf ke Bawaslu RI termasuk sejumlah penyandang disabilitas yang menggelar aksi protes di depan kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Rabu 14 Novmber 2018 kemarin.*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here