CSR Telkom Di Anggap Di Diskrinatif, MUI Angkat Bicara

0
79

MMORR.NEWS – Setelah PBNU yang melakukan protes kepada PT Telkom Indonesia Tbk atas sikap diskrimintaif dalam pembagian dana Corporate Social Responsibilty (CSR), kali ini protes yang sama disampaikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

MUI menyesalkan jika benar terjadi aksi diskriminasi yang dilakukan dalam proses pembagian dana CSR. Demikian keterangan Wakil Sekjen MUI, Tengku Zulkarnaen kepada wartawan (18/04/2018).

“Harusnya proporsional, kalau orang Islam 87 persen harusnya dia dapat 87 persen. Jangan orang islam banyak, tapi dapatnya sedikit, itu tidak proporsional, seperti penjajah aja itu,” kata Tengku Zulkarnaen.

Jika benar PT Telkom demikian, Tengku Zulkarnaen beranggapan itu ‘Apartheid’ seperti yang dilakukan di Afrika Selatan. Belanda juga melakukan hal yang sama, kata dia semua kekayaan Indonesia diambil semua tapi untuk Indonesia sendiri hanya sedikit.

“Harusnya PT Telkom proporsional aja, jangan dibeda-bedakan. Masa Telkom jadi sebodoh itu,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Wasekjen MUI ini, pelanggan Telkom itu mayoritas adalah orang Islam. Tindakan diskrimintaif yang dilakukan oleh Telkom itu sangat memalukan.

“Kalau begitu dia tidak mengerti Pancasila. Dan jika benar Telkom melakukan diskriminasi, maka saya meminta Presiden Jokowi agar Dirut Telkom dipecat. Kalau tidak ini akan berbahaya,” ujarnya.

Tengku Zulkarnaen mengungkapkan di Indonesia itu tidak membeda-bedakan ras, suku agama dan antar golongan.

Sebelumnya sejumlah Massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli Keadilan (MPK), melakukan aksi di Gedung Kementerian BUMN dan Istana Negara. Mereka mengatakan PT Telkom telah melakukan diskriminasi dana CSR, mulai dari perbaikan sarana ibadah, akses air bersih hingga fasilitas pendidikan berupa BLC dan i-CHAT yang menghabiskan dana sampai Rp3,95 miliar.
“Begitu juga pemberian bantuan untuk salah satu rumah ibadah di daerah NTT yang menggunakan anggaran Rp3,5 miliar,” kata Koordinator MPK Jamal dalam siaran persnya, Selasa (17/4/2018).

Sementara itu, bantuan untuk masjid raya Mujahidin Pontianak hanya senilai Rp100 juta. Berbeda dengan pembangunan gerja di sejumlah daerah lainnya seperti di NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Kalimantan Barat, dan Sumatera Utara, yang mencapai miliaran rupiah. “Padahal, dana CSR diperuntukkan untuk masyarakat secara adil dan proporsional,” ujar dia.

Ketidakadilan ini, menurut Jamal, bisa berdampak pada berkembangnya isu SARA di akar rumput. Menurutnya, hal ini dapat menimbulkan kecemburuan sosial karena bantuan keagamaan dari PT Telkom ini.****

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here