BPIP Jangan Jadi Komoditas Politik Praktis

0
141

BPIP Jangan jadi Komoditas Politik Praktis

Penulis :
Andi Junianto Barus
Ketua DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bidang Politik dan Keamanan

Badan Pembinaan Idelogi Pancasila (BPIP) merupakan lembaga yang memiliki fungsi dan tanggungjawab penting dalam rangka menyukseskan program pemerintah yang juga bersumber dari semangat Pancasila, UUD 1945 dan cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.

Terutama dalam hal revolusi mental yang inklusif dan implementatif dalam pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan atau regulasi yang dilakukan oleh pemerintah dari tingkat pusat sampai ke desa.

Kemudian, BPIP juga sebagai lembaga ideologis yang dibentuk Presiden berkewajiban untuk memberikan stimulus kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat hidup berbangsa dan bernegara dengan semangat dan bersendikan Pancasila.

Berdasarkan Perpres No. 7 tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, telah menerangkan secara jelas dan utuh semangat lahir dan pembentukannya oleh Presiden RI .

Hal tersebut dapat dilihat pada konsideran menimbang, hutuf b, ”Bahwa dalam rangka menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui program yang disusun secara terencana, sistematis, dan terpadu.

Sehingga menjadi panduan bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia”. Artinya, pembentukan BPIP didasari pada kesadaran dan tanggungjawab idelogis dan sejarah pemerintah kepada para fauding father’s- motherland (ibu pertiwi), rakyat Indonesia dan masa depan generasi anak bangsa di masa yang akan datang.

Dengan demikian semangat yang ada itu juga dapat menjadikan mental bangsa ‘menjadi mental Pancasilais yang berdaulat, berkeperibadian dan berkebudayaan.

Sebagaimana diketahui, tugas-tugas pembinaan ideologi Pancasila bukan hal yang dapat dibilang mudah untuk dilaksanakan. Pengetahuan, pengalaman, integritas menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pemerintah untuk memastikan BPIP berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

Dengan pendekatan yang cukup ideologis, demi kepentingan bangsa dan negara, langkah yang di ambil oleh Joko Widodo sebagai Presiden RI untuk membentuk BPIP serta penunjukkan Dewan Pengarah dan struktur lain di dalamnya sudah tepat.

Sebab, di dalamnya terdapat para tokoh bangsa yang terlihat cukup memiliki komitmen dan konsistensi akan konsepsi kebangsaan serta parah tokoh tersebut siap menanggalkan kenyamanannya hanya untuk dapat berkonsentrasi terhadap proses pengendalian pembinaan ideologi Pancasila dengan tugas, fungsi dan tanggungjawab yang diberikan kepada mereka, berdasarkan isi dari Perpres tersebut.

Bila melihat kebelakang, sejak Indonesia masuk dalam fase reformasi (1998) praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara jauh dari semangat Pancasila sebagai dasar negara dan living ideology .

Demokrasi Indonesia diwujudkan dalam kompromi politik yang sesat dan transaksional tanpa memperhatikan nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial.

Sehingga menjadi tanggungjawab negara dan seluruh komponen bangsa agar dapat bersatu, bahu membahu mengembalikan kehidupan berbangsa dan bernagara yang berlandaskan Pancasila.

Jangan jadi Komoditas Politik Praktis
Ironisnya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menjadi santapan empuk para politisi di DPR dan menjadi gunjingan, dengan diterbitkannya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP oleh Presiden RI (23/5/2018).

Fungsi pengawasan yang dilakukan anggota DPR terhadap kebijakan pemerintah, nampaknya over-subjektif dan menjadi kontra-produktif. Semestinya dapat dipahami bahwa pembangunan mentalitas masyarakat Indonesia agar memiliki jiwa nasionalisme, Patriotisme yang berlandaskan Pancasila bukanlah tugas yang biasa-biasa.

Yang dipikirkan, dibicarakan dan dilaksanakan ialah soal idealisme bangsa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, di dalam penyelenggaraan BPIP ada kepentingan nasional yang harus diterjemahkan menjadi daya yang kongkrit yaitu bangsa Indonesia memiliki kemauan nasional.

Memiliki semangat nasional, konsepsi nasional dan perbuatan nasional sebagai konsentrasi kekuatan nasional bangsa Indonesia sehingga kelak issue perpecahan, tindakan yang tidak berperikemanusiaan dalam alam demokrasi Indonesia tidak lagi terjadi.

Seluruh elit politik harus melihat posisi BPIP itu pada wilayah yang strategis dan ideologis, bahwa adanya ancaman kehidupan berbangsa dan bernegara dari skema politik pecah belah yang berasal dari dalam dan luar negeri harus diantisipasi.

Dan, melalui BPIP seluruh komponen masyarakat dapat menerima dan mengikuti pembinaan Pancasila. Akan tetapi, sangat keliru apabila Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP, dijadikan sebagai komoditas politik oleh elit politik di DPR.

Hal tersebut ditandai dengan adanya pengelolaan issue hak keuangan Dewan Pengarah BPIP yang disebut “gaji” dan hanya mempersoalkan jumlah uang tanpa peduli tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh para tokoh bangsa yang ada di dalamnya.

Keterangan Mahfud MD ( anggota Dewan Pengarah) kepada publik melalui akun twiter-nya @mohmahfudmd, menerangkan bahwa mereka (Dewan Pengarah BPIP) tidak pernah memikirkan gaji atau pendapatan lainnya selama menjalankan tugas-tugas ideologis di BPIP.

Kedua, pengkerdilan BPIP dengan menempatkannya sama dengan sebuah lapangan pekerjaan, dimana setiap orang yang masuk dianggap hanya untuk mendapatkan penghasilan atau “gaji”. Ketiga, menjadikan Megawati Soekarno Puteri sebagai bidikan utama dengan adanya perpres yang diterbitkan oleh Joko widodo.

Seharusnya bangsa ini belajar menghormati pemimpinnya, dimana Ibu Megawati merupakan presiden RI ke Lima mau bersedia dan berkenan menjadi dewan pengarah suatu Badan negara. Bisakah kita membayangkaan seorang mantan presiden berkenan menjadi bagian dari suatu badan negara? Megawati dalam posisinya di BPIP tidak lebih merupakan suatu perjuangan ideologis tanpa memikirkan persoalan materi.

Tentu, peran Joko Widodo sebagai Presiden dan penanggungjawab atas terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Pimpinan, Pejabat dan Pegawai BPIP, menjadi sangat penting untuk menerangkan kepada publik tentang dasar-dasar penentuan total jumlah nilai rupiah yang diterima seluruh Dewan Pengarah, Pejabat dan pimpinan BPIP.

Sehingga BPIP yang diharapkan dapat fokus menyelesaikan tugas, tidak harus menjadi gunjingan publik hanya karena pendapatan yang mereka terima dari negara yang tidak pernah mereka harapkan sama sekali.

Presiden juga perlu menyampaikan kepada masyarakat agar dapat meniru sikap dari pihak Dewan Pengarah BPIP itu agar dijadikan tauladan bagi anak bangsa.

Sudah semestinya, elit politik di DPR menyertakan pengetahuan dan kemampuannya kepada seluruh masyarakat untuk memberikan pendidikan politik yang baik dan benar sehingga partisipasi yang dilakukan masyarakat dalam pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapakan.

Sebab, untuk berperilaku seperti Dewan Pengarah BPIP yang tidak mengharapkan gaji, itu masih terlalu berat untuk dilakukan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here