BIN Bantah Suap OKP Cipayung Plus

0
43

MMORR.NEWS – Juru Bicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto membantah kabar bahwa Kepala BIN menyuap sejumlah organisasi kemahasiswaan agar tidak mengkritisi pemerintah. Kabar tersebut berembus di media sosial Twitter.

Wawan menuturkan, akun tersebut menduga Kepala BIN menyerahkan uang “bungkam” sejumlah Rp 200 juta per bulan kepada masing-masing organisasi.

“Kabarnya ormas mahasiswa ini diminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Oktober 2019, dan ada penggelontoran dana untuk deklarasi,” katanya saat ditemui di Restoran Sate Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (20/11/2018) dikutip kompas

“lsu tersebut tidak benar dan mendiskreditkan pemerintah, dalam hal ini BIN,” sambungnya. Ia menegaskan bahwa BIN tidak pernah melarang siapapun untuk memberikan kritik terhadap pemerintah.
Namun, Wawan menambahkan, kritik tersebut baiknya disertai fakta agar dapat menjadi saran yang membangun negara.

“BIN tidak melarang siapapun mengkritisi pemerintah, sebab kritik dan saran adalah sarana evaluasi untuk kemajuan bangsa. Namun kritik harus ada data dan fakta serta diberikan solusi,” kata dia.

Bahwa institusinya membebaskan masyarakat untuk membentuk organisasi atau menyelenggarakan acara deklarasi tertentu. Meski membebaskan, ia menekankan pentingnya bagi publik untuk menaati aturan yang berlaku terkait tindakan-tindakan tersebut.

“Ormas bebas menyuarakan sesuatu namun tetap harus bertanggungjawab, bukan hoaks, bukan fitnah, sebab mereka dapat terkena sanksi berdasarkan UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik),” terang Wawan.

Seperti di ketahui organisasi kepemudaan (OKP) dari kelompok Cipayung (HMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) di duga di galang oleh Badan Intelejen Negara (BIN) untuk mendukung calon Presiden patahana Joko Widodo.

Sebagaimana di kutip dari akun fb atas nama Djoko Eddhi Abdurrahman mantan anggota komisi 3 DPR RI yang di unggah Sabtu (17/11/2018). Dalam unggahan fb Djoko Eddhi ini tertulis pertanyaan seseorang kepada Djoko soal isu suap Kepala BIN kepada OKP Cipayung.

Redaksi telah menurunkan laporan untuk mengkonfirmasi tudingan itu masing-masing kepada Ketua Umum PB HMI ( R. Saddam al-Jihad), Ketua umum DPP IMM (NajihPrastiyo), Ketua Umum PB PMII ( Agus M.Herlambang).

Kemudian Ketua Umum DPP GMNI (Rabaytullah Kusuma Jaya), Ketua Umum PP PMKRI ( Juventus Prima Y. Kago), Ketua Presidium KMHDI ( I Kadek Andre Nuaba), Ketua umum PP GMKI ( Corneles Galanjinjian) dan Ketua Umum HIKMAHBUDHI ( Sugiharta).

8 orang Ketua ketua umum OKP Capayung plus ini tegas membantah tudingan telah di galang atau di suap BIN untuk memenangkan Jokowi. Bahkan berencana akan melaporkan pengunggah tudingan ini di media sosial (Djoko Edhi) jika tidak segera meminta maaf.

Selain itu dalam pernyataan resminya Sabtu (17/11/2018) 8 OKP ini menyatakan sikapnya antara lain.

Pertama, Isu yang tersebar adalah berita hoax dan fitnah, yang sangat merugikan nama baik organisasi mahasiswa Cipayung Plus, serta patut diduga sebagai upaya memecah belah dalam rangka kepentingan politik praktis.

Kedua, Meminta kepada oknum penyebar fitnah dan hoax tersebut melakukan klarifikasi atas pernyataan yang disebar bahwa berita tersebut tidak benar

Ketiga, Meminta penyebar hoax meminta maaf di media, jika tidak dilakukan maka kami akan melakukan proses hukum ke pihak yang berwajib

Keempat, Kami tidak ada keterikatan dan terlibat dalam pembuatan relawan, baik yang bernama Madani atau pun relawan dengan nama-nama yang lain

Kelima, Mengajak kepada capres dan cawapres, tim sukses dan seluruh elit bangsa untuk menjaga susana yang tenang dalam mengahadapi proses demokrasi ini dengan berlomba-lomba menawarkan program dan gagasan sebagai solusi permasalahan bangsa serta menghindari menghindari politik adu domba fitnah dll.

Di tempat terpisah mantan anggota komisi 3 DPR RI Djoko Edhi Abdurahman (Joked) yang pertama kali mengunggah isu ini di media sosial menolak meminta maaf karena yakin sumber yang di miliki soal tulisannya di medsos kredibel (bisa dipercaya) kebenarannya.

Saat di hubungi redaksi Sabtu (17/11/2018) ketika di tanya bahwa akan di perkarakan jika tak bersedia meminta maaf. “Itu hak semua orang. Yang sudah investigasi klikaktifis kan. “Saya juga punya sumber yang kredibel dari sebagian tulisan itu”, ungkap Joked.

Berikut unggahan yang di yakini sumbernya kredible oleh Joked.

mohon maaf mengganggu. Saya mau minta bantuan Mas Joko. Kemarin saya ada ngetwit tentang suap dari kepala BIN kepada beberapa ormas mahasiswa (PB HMI, PMII, GMNI, GMKi, PMKRi, IMM, Hikmabudhi, KMHDI) yang masing2 ormas mendapat Rp200 juta per bulan, ketua PB masing2 Rp20 juta per bulan.

Ormas Mahasiswa ini dìminta untuk atas nama organisasi agar tidak mengkritisi dan oposan terhadap pemerintahan Jokowi, minimal sampai Okt 2019. Di samping itu, mereka tanpa harus membawa nama organisasi, diminta untuk mendeklarasikan ormas relawan Jokowi bernama MADANI.

Ormas Relawan ini sdh dibentuk para ketum PB dan sementara berkantor di Tebet, dekat kantor BM PAN. Harga sewa kantor Rp280 juta langsung dibayar cash oleh oknum BIN dan biaya ops tahap awal utk Madani Rp 1 miliar sdh diserahkan.

KA BIN juga akan menanggung biaya deklarasi Relawan Madani (Mahasisa Pemuda untuk Jokowi) secara nasional di Surabaya pada Des 2018 sebesar Rp5 miliar daj disusul deklarasi Madani di seluruh propinsi dengan biaya dari BIN Rp500 juta per propinsi.****

Source : klikaktifis.id

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here