Aktivis Menilai Bupati Mandailing Natal Menyalahgunakan Wewenang

0
90

MMORR NEWS-Aktivis Mandailing Natal Jakarta (AMJ) menilai Bupati Mandailing Natal Dahlan Hasan Nasution berbohong kepada masyarakat dan diduga menyalahkan wewenang perihal pembangunan taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri Syariah yang berada di komplek perkantoran Bupati Mandailing Natal. (6/02)

“Pada mulanya pembangunan tempat tersebut, Bupati Madina mengatakan bahwa dana yang digunakan bukan dari APBD melainkan dari pihak ketiga. Namun pada kenyataannya, pembangunan wahana tersebut menghabiskan dana sebesar Rp. 8 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Madina Tahun Anggaran (TA) 2015”. -ujar Ketua umum AMJ,Muhammad Yakub Batubara. (6/02)

Dirinya sudah menduga sejak awal, bahwa pembangunan tersebut memakai uang rakyat dan hanya untuk menipu rakyat. Tapi alhamudlillah belakangan ini saja baru diketahui oleh rakyat.

“Sebelum pembangunan ini selesai, saya sudah menduga bahwa bupati Mandailing Natal menggunakan uang rakyat tapi syukur belakangan ini baru diketahui oleh masyarakat,” kata Yakub.

Lanjut Ketua Umum AMJ menjelaskan, Angka kemiskinan di desa Mandailing Natal masih tinggi. Seharusnya anggaran untuk pembangunan taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri Syariah bisa dialokasikan untuk masyarakat yang tertinggal,” jelasnya. (6/02)

“Angka kemiskinan di Desa Mandailing Natal itu kan cukup tinggi. Harusnya Pemerintah setempat mengalokasikan dana tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan desa, bukan malah bangun taman yang tidak jelas fungsinya”.

Menurutnya, Taman Raja Batu dan Tapian Sirisiri Syariah hanya untuk dirinya pribadi (pemerintah) saja. Tidak ada memberikan dampak apapun terhadap masyarakat Mandailing Natal”.

“Untuk itu kami dari AMJ meminta kepada kejaksaan tinggi provinsi Sumatera Utara dan KPK segera memeriksa dan mengaudit bupati Mandailing Natal karena ada dugaan penyalahgunaan wewenang”. -Tutup Yakub Batubara (Sel/6/02)

Sekedar informasi saat ini, pihak Kejati Sumut tengah mengevaluasi proses hukum dugaan korupsi Taman Raja Batu. Kejati pun sudah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pejabat tinggi di Pemkab Madina, di antaranya, Sekda Madina M Syafi’i, Kadis Perkim Rahmad Baginda Lubis, Kadispora Rahmad Hidayat, Kepala Bapeda Abu Hanifah dan mantan Kadis PU Kabupaten Madina Syahruddin. (Rizki Irwansyah)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here