Aksi Badko HMI Jabodetabeka-Banten Diintervensi, Sekum: Kahmi Banten Harus Mikir Jernih !

0
194

CIPUTAT,MMOR.NEWS – Sekretaris Umum Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jabodetabeka-Banten, Ridho Anhar, akhirnya angkat bicara soal adanya kecaman dari Ketua Majelis Wilayah (MW) Kahmi Banten, Udin Saparudin terkait adanya aksi protes yang dilakukan HMI ditingkat Badko mengenai kinerja Gubernur Banten, Wahidin Halim yang disebutnya seperti gerakan LSM abal-abal.

Ridho mengatakan, Kahmi Banten sebagai organisasi alumni Himpunan Mahasiswa Islam tidak usah risau dan panik, atas adanya aksi-aksi yang dilakukan kader HMI. Sebab, kata Ridho, aksi yang dilakukan HMI adalah hasil kajian dari data-daga yang ada.

“Saya meminta secara tegas, kepada Kahmi Banten, agar jangan terlalu lebai dan terlalu ikut campur dengan urusan HMI. Sebab, Kahmi Banten tidak punya wewenang secara instruktif untuk mengatur-ngatur HMI, termasuk Udin Saparudin sekalipun,” kata Ridho.

Kepada Jurnalis, Jumat (10/05) mahasiswa yang biasa dipanggil Jhon ini menegaskan, Kahmi Banten seharusnya bijak dan jernih dalam melihat persoalan. Kecaman yang dilontarkan Kahmi Banten, kepada HMI ditingkat Badko oleh beberapa oknum, menurut Jhon, harus segera disikapi oleh Majelis Nasional Kahmi. Ia menilai, kecamatan tersebut, salah satu bentuk intervensi Kahmi kepada HMI yang dapat merusak marwah organisasi.

“Kami, Badko HMI Jabodetabeka-Banten, meminta secara tegas kepada MN Kahmi agar segera bertindak dan memberikan sikapnya, atas adanya intervensi Kahmi Banten ketika Badko Jabodetabeka-Banten melalukan aksi-aksi protes atas kinerja Gubernur Banten. Bila tidak segera ditindak, hal ini akan berdampak kepada HMI. Sebab, hal ini sangat bertabrakan dengan spirit dan aturan main dalam HMI seperti tertera dalam konstitusi HMI,” tegas Jhon.

Sebelumnya, Ketua Majelis Wilayah Kahmi Banten, Udin Saparudin mengatakan, aksi protes yang dilakukan Badko HMI Jabotabeka Banten pada beberapa pekan ini, mirip seperti LSM abal-abal, dan banyak mengecewakan alumni-alumni HMI yang ada dalam pemerintahan.

“Nah, saya sangat menyayangkan aksi yang dilakukan mengatsanamakan Badko HMI tapi tampilannya seperti LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang abal-abal. Badko adalah badan kordinasi HMI yang merupakan lembaga PB HMI yang berada di tingkat regional dan statusnya di atas cabang-cabang levelnya,” kata Udin, Jum’at, (03/05).

Udin menilai, aksi protes yang dilakukan Badko HMI Jabotabeka Banten justru malah akan berdampak negatif. Sebab isu yang dibawa adalah penggulingan pemerintahan Wahidin Halim dan Andika Hazrumi. Isu yang dibuat juga adalah fitnah yang luar biasa antara gubernur dab wakil gubernur Banten.

“Terjadi kerisauan keluarga besar HMI dan KAHMI ini tidak maslahat, tapi lebih pada moderat. Oleh karena itu, saya mohon atas nama KAHMI Banten kepada adinda Bakdo HMI Jabodetabeka-Banten segera menghentikan aksi-aksi murahan, aksi-aksi yang dipandang tidak tepat. Aksi-aksi kurang maslahat,” kata Udin.

Hal yang sama juga disampaikan, Wasekum Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Yaser Hatim. Ia menambahkan, pernyataan Kahmi Banten yang menyebut gerakan HMI ditingkat Badko seperti LSM abal-abal, merupakan bukti bahwa, Udin Saparudin, yang saat ini memangku jabatan Ketua Majelis Wilayah Kahmi Banten, sangat kurang wawasan.

“Sebelum KAHMI berdiri, HMI sudah berdiri lebih dulu. Sangat di sayangkan Udin Saparudin Udin sebagai simbol Kahmi Banten, tidak membaca buku tentang HMI dan beliau juga lupa dengan ideologi organisasi bernama nilai-nilai dasar perjuangan. Pernyataan Udin jelas sangat melukai kader HMI se Jabotabeka Banten, dan mencoreng nama baik HMI,” Tambah Yaser.

Tidak hanya itu, lewat keterangan tertulis, Yaser juga menegaskan, Kahmi Banten tidak memiliki hak untuk menghentikan aksi-aksi yang dilakukan HMI ditingkat Badko. Sebab, menurut Yaser, aksi-aksi mahasiswa yang dilakukan ini memiliki dasar yang kuat, bahwa setiap kepemimpinan di pemerintahan wajib di kritik, sebab berpotensi ada penyelewengan.

“Aksi protes Badko ini, dalam menyoroti kinerja Gubernur Banten bukan hanya bisa kami lakukan di provinsi atau kantor Gubernur saja. Akan tetapi bisa kami lakukan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi.” Kata Yaser. (Haji Merah).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here