100 Hari Anies Sandi, Satu Per satu Janji Itu Tertunai

0
79

Tepat hari ini, 24 Januari 2018, masa kerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno, genap 100 hari. Keduanya resmi dilantik Presiden RI, Joko Widodo, pada 16 Oktober 2017 silam di Istana Negara.

100 hari pertama bekerja sebagai pemimpin Ibu Kota Jakarta, tentu bukan hal yang mudah buat Anies-Sandi. Ada pro, tak sedikit pula yang kontra.

Anies-Sandi didesak bekerja sigap menghadapi ragam persoalan Jakarta sebagai ibu kota. Lantas bagaimana hasilnya?

Dalam catatan redaksi, di bulan pertama bekerja, Anies-Sandi membuat kebijakan yang cukup menggebrak. Keduanya memutuskan menutup hotel dan griya pijat Alexis, di kawasan Jakarta Utara. Tempat itu dinilai menjadi tempat praktik prostitusi dan bukti yang dipegang Pemprov DKI Jakarta cukup kuat.

“Pemprov memiliki dasar dan ini menyangkut juga menjaga moral kita. Tapi dasar-dasar itu ada. Kami minta kepada semua pihak untuk menaati keputusan itu,” katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (30/10/2017).

Penutupan Alexis menjadi salah satu janji yang berulang kali dia sampaikan semasa kampanye Pilgub DKI Jakarta. Dia yakin Jakarta bisa dibangun tanpa harus mengharapkan pajak dari hiburan berbau esek-esek.

Banyak yang memuji langkah Anies-Sandi berani menutup Alexis. Setelah Alexis sejumlah tempat hiburan lainnya menyusul ditertibkan Pemprov DKI seperti Diskotek Diamond.

Di pertengahan Desember 2017, Anies-Sandi kembali mencuri perhatian. Mereka mencabut dua berkas raperda terkait reklamasi yang tengah dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Keduanya ramai dikritik mengingat proyek ini bernilai fantastis.

Namun Anies maupun Sandi tetap maju terus. Sebab menghentikan reklamasi memang salah janji politik Anies-Sandi semasa kampanye. Sebagai bentuk ketegasan, Anies juga melayangkan surat pada Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) yang sudah dikeluarkan di tiga pulau reklamasi. Walaupun akhirnya ditolak oleh Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil.

Kebijakan Anies yang tak kalah strategis adalah membuka kawasan Monumen Nasional (Monas) untuk acara keagamaan. Hal ini berbanding terbalik dengan pemimpin terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama, yang meminta acara keagamaan di tempat ibadah bukan di Monas.

Larangan acara agama di Monas mengacu kepada Keppres Nomor 25 Tahun 1995, SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994, diperluas pada SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2014. Semua landasan itu menjadi acuan untuk membuat SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 Tahun 2015.

Namun, terkait urusan landasan hukum dan teknis peraturan penggunaan Monas, Anies belum mau menjelaskan banyak.

“Saya seperti biasanya tidak mengungkapkan rencana sebelum ada gambarnya, sebelum ada konkret perencanaannya. Jadi, kita bisa komunikasikan dengan baik tanpa menimbulkan salah paham,” ujar Anies pada 20 November silam.

Menyusul kemudian program OK OCE yang diharapkan dapat memberdayakan banyak UMKM. Namun untuk program ini, Anies-Sandi dianggap ingkar karena realitas yang ada saat ini tak sesuai yang dijanjikan semasa kampanye.

Mulanya, Sandi menyebut program OK OCE sekaligus memberikan modal pada pengusaha kecil dan UMKM. Namun yang kini terjadi, OK OCE hanya memfasilitasi pelatihan serta mendampingi pelaku usaha untuk melakukan pinjaman ke bank.

“Kita fasilitasi (akses bank) mereka mendaftarkan usahanya apa, yang belum dapat modal mereka harus ikut pelatihan, kita permudah usahanya,” kata Sandiaga pada 14 Desember lalu.

Untuk bidang transportasi, Anies-Sandi membuat gebrakan mencabut larangan sepeda motor lintasi kawasan Jl MH Thamrin. Alasannya, pemotor juga berhak atas jalur tersebut. Niatan Anies-Sandi semakin dikuatkan dengan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan peraturan gubernur (Pergub) soal larangan motor lintasi MH Thamrin.

Keputusan ini sempat mendapat pertentangan dari Direktorat Lalu Lintas Mapolda Metro Jaya. Meski demikian, keduanya sepekat terus pada niat awalnya memberikan keleluasaan sepeda motor lintasi Jl MH Thamrin.

Gebrakan lainnya di bidang transportasi Anies-Sandi bakal menghidupkan kembali angkutan tradisional becak. Belum ada penjelasan detail bagaimana konsep operasional becak, namu lagi-lagi rencana itu banyak ditentang.

Anies-Sandi juga telah meluncurkan program OK-Otrip. Sistem satu tarif pada angkutan terintegrasi. Dengan sistem ini, pengguna hanya dikenakan tarif Rp 5.000 untuk satu tujuan perjalanan ke mana pun. Sayangnya ini masih diujicoba di empat titik keberangkatan, yaitu di Warakas, Duren Sawit, Jelambar dan Lebak Bulus.

Terakhir, janji kampanye yang ditepati Anies-Sandi adalah soal hunian dengan Down Payment (DP) 0 Rupiah. Hunian ini akan dibangun vertikal. Padahal sebelumnya dijanjikan rumah tapak. Anies-Sandi menyebut hunian ini ‘Rumah Lapis’.

Proses groundbreaking sudah dilakukan di kawasan Klapa Village, Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pemprov DKI menyediakan dua tipe yakni tipe 36 dengan harga Rp 320 juta kemudian untuk tipe 21 dibandrol Rp 185 juta.

Anies menjelaskan, warga DKI Jakarta yang berpendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) akan sulit mengikuti program rumah DP nol rupiah. Mereka akan disiapkan rumah susun sewa alias rusunawa.

“Memang sebagian ada komponen masyarakat kita yang tidak bisa mulainya dengan rusunami. Mulainya dengan sewa. Tapi kemarin dalam diskusi yang kita siapkan adalah bisa menyewa dalam jangka waktu panjang, mereka tertib, di ujung menjadi miliknya,” kata Anies.

Masa kerja Anies Sandi masih cukup panjang. Tersisa 56 bulan lagi. Masyarakat DKI menanti kerja nyata mereka. Agar Jakarta menjadi kota maju dan warganya hidup bahagia sesuai dengan slogannya ‘Maju Kotanya Bahagia Warganya’.****

Source : merdeka

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here